Sri Mulyani Cairkan Pinjaman ke Garuda dan KS pada Bulan Ini
Pemerintah segera mencairkan pinjaman kepada lima BUMN sebesar Rp 19,65 triliun pada pekan ketiga bulan November 2020. Pinjaman tersebut merupakan bagian dari program dari Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kelima BUMN tersebut yakni Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, Kereta Api Indonesia Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, dan Perumnas Rp 650 miliar. Sementara itu, dana talangan untuk PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp 10 triliun belum dirincikan jelas waktu pencairannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa peraturan pemerintah terkait pinjaman hingga Penyertaan Modal Negara untuk beberapa BUMN masih disusun. "Jika sudah selesai diharapkan segera terealisasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Senin (9/11).
Sementara untuk pencairan PMN akan dilaksanakan pada pekan pertama November hingga pekan kedua Desember. PMN akan diberikan untuk Hutama Karya Rp 7,5 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 1,5 triliun, Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Rp 500 miliar, dan PPA Rp 5 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan PP penambahan PMN untuk HK, BPUI, ITDC, dan PNM sudah hampir selesai. Saat ini, RPP sedang dalam tahapan akhir penetapan.
Adapun pembiayaan korporasi yang sudah terealisasi per 4 November 2020 hanyalah penjaminan korporasi. Realiasi tersebut melalui pembayaran imbal jasa penjaminan Rp 945 juta dan dana cadangan claim loss limit Rp 2 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa progress pembiayaan korporasi telah terealisasi Rp 2,001 triliun. "Angka itu 3,2% dari pagu Rp 62,22 triliun," ujar dia.
Secara keseluruhan realisasi anggaran program PEN telah mencapai Rp 376,17 triliun, atau 54,1% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Selain untuk pembiayaan korporasi, realisasi itu terdiri dari anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 32,15 triliun atau 33,1% dari pagu Rp 97,26 triliun. Kemudian, bidang perlindungan sosial terealisasi Rp 177,05 triliun atau 75,6% dari pagu Rp 234,33 triliun, serta sektoral dan pemda terealisasi Rp 32,21 triliun atau 48,8% dari pagu Rp 65,97 triliun.
Selanjutnya, dukungan UMKM terealisasi Rp 94,64 triliun atau 82,4% dari alokasi Rp 114,81 triliun. Insentif dunia usaha terealisasi Rp 38,13 triliun atau 31,6% dari pagu Rp 120,6 triliun.
Anggota DPD Misharti mengatakan pmerintah belum pernah memaparkan dengan jelas seberapa besar kontribusi BUMN dalam program PEN. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk perusahaan pelat merah cukup besar.
"Sejauh mana efektivitas PMN ini dilakukan juga saya belum begitu jelas," kata Misharti dalam kesempatan yang sama.
Misharti mengatakan PMN untuk BUMN dalam program PEN seharusnya dapat memberi dampak untuk masyarakat. Dengan demikian, suntikan negara itu tak serta merta hanya untuk memperbaiki struktur dan peningkatan kapasitas permodalan perusahaan pelat merah saja.
Anggota DPD Casytha Arriwi Kathmandu menuturkan bahwa masih banyak masyarakat, UMKM, maupun koperasi di lapangan yang belum mendapat manfaat dari Program PEN. "Padahal dari pemaparan PEN ini, programnya banyak sekali," ujar Casytha.
