Inilah Wujud dan Cara Kerja Lembaga Baru Pengelola Investasi Indonesia
Indonesia akan memiliki lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund seperti Singapura dan Malaysia yang akan bernama Nusantara Investment Authority. Lembaga ini akan memiliki modal awal mencapai Rp 75 triliun dan ditargetkan dapat mulai beroperasi pada kuartal pertama 2021.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan PP terkait LPI diharapkan dapat segera diterbitkan. Saat ini, pemerintah telah merampungkan draf RPP tentang LPI yang dapat diakses melalui situs UU Cipta Kerja.
"Namun, secara legal sebenarnya LPI telah terbentuk dengan ditetapkannnya Undang-Undang Cipta Kerja," kata Isa kepada Katadata.co.id, Rabu (11/11).
Operasional LPI, menurut dia, akan dilakukan setelah pengurus terpilih. Setelah RPP disahkan, presiden akan membentuk panitia seleksi untuk melengkapi susunan dewan pengawas yang terdiri dari lima orang, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Dewan pengawas kemudian akan memilih dan mengangkat dewan direktur. "Setelah dewan direktur terbentuk, LPI dapat dikatakan telah beroperasi," ujar dia.
Dia berharap LPI dapat beroperasi pada kuartal I 2020.
Dalam draf RPP tentang Lembaga Pengelola Investasi, SWF yang akan dimiliki Indonesia bernama Nusantara Authority Investment. Modal awal lembaga ini akan berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. Penyertaan modal negara dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/ atau saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.
Aset BUMN pada tahun lalu diproyeksi mencapai Rp 7.900 triliun, seperti tergambar dalam databoks di bawah ini. Namun hingga 2018, realisasinya telah mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun.
Pemerintah akan menyuntikkan paling sedikit Rp 15 triliun dana tunai sebagai modal awal lembaga tersebut. Pemenuhan modal LPI hingga mencapai Rp 75 triliun selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga 2021 melalui penyertaan modal negara lainnya dan/atau kapitalisasi laba ditahan.
LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini bertugas merencanakan, menyelenggarakan, serta mengelola investasi.
Nusantara Investment Authority akan memiliki dewan pengawas dan dewan direktur. Dewan pengawas diketuai oleh Menteri Keuangan. Selain itu, ada pula Menteri BUMN sebagai anggota dan tiga orang anggota dari uusur profesional dengan masa jabatan lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan berikutnya.
Sementara dewan direktur akan berjumlah lima orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional. Direktur harus merupakan WNI yang memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekkonomi, keuangan, perbankan, hukum dan/atau manajemen perusahaan.
Anggota dewan direktur juga bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik, tidak pernah dipenjara karena tindak pidana kejahatan, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang pailit.
Masa jabatan dewan direktur adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan direktur. Namun, untuk pengangkatan dewan direktur pertama kali, dua angota akan diangkat untuk masa jabatan lima tahun, satu di antaranya sebagai ketua, dua anggota untuk masa jabatan empat tahun, dan satu anggota untuk masa jabatan tiga tahun.
Dewan direktur LPI juga dapat membentuk dewan penasihat dalam hal diperlukan untuk memberikan saran mengenai investasi kepada dewan direktur. Dewan penasihat harus memiliki pengalaman dan keahlian dibidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau keahilian lain.
