Sri Mulyani Alihkan Dana Pemulihan Ekonomi untuk Suntik Biofarma & LPI

Sri Mulyani merealokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini, antara lain untuk memberikan penyertaan modal negara kepada Biofarma dan Lembaga Pengelola Investasi.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
12 November 2020, 13:28
Biofarma, LPI, PMN, anggaran pemulihan ekonomi nasional
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengalokaskan anggaran cadangan vaksin dan perlindungan sosial untuk tahun depan dalam pagu PEN 2020.

Pemerintah merealokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun ini yang mencapai Rp 695,2 triliun.  Salah satunya, mencakup tambahan Penyertaan Modal Negara untuk Biofarma dan Lembaga Pengelola Investasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan komposisi PEN diubah sesuai dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah."Kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar kami coba alokasikan kepada bidang yang lain," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/11).

Dalam struktur anggaran PEN yang baru, alokasi biaya kesehatan naik dari yang sebelumnya Rp 87,55 triliun menjadi Rp 97,26 triliun, perlindungan sosial naik dari Rp 203,9 triliun menjadi Rp 234,33 triliun, sementara anggaran untuk sektoral dan pemda turun dari Rp 106,11 triliun menjadi Rp 65,97 triliun.

Kemudian, bantuan UMKM  turun dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 114,81 triliun, pembiayaan korporasi naik dari Rp 53,37 triliun menjadi Rp 62,22 triliun, dan insentif usaha Rp 120,6 triliun.

Secara perinci, anggaran kesehatan terdiri dari belanja penanganan Covid-19 Rp 45,23 triliun, insentif nakes Rp 6,63 triliun, santunan kematian Rp 60 miliar, bantuan iuran JKN Rp 4,11 triliun, dan untuk gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun.

Ada pula insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp 5 triliun, dan cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial untuk 2021 Rp 29,23 triliun yang akan menjadi Sisa Anggaran Lebih Pemerintah atau SILPA dengan peruntukkan khusus.

Adapun anggaran perlindungan sosial, terdiri dari alokasi untuk PKH dan bantuan beras PKH Rp 41,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp 47,22 triliun, bansos Jabodetabek Rp 7,1 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp 33,1 triliun, Kartu Pra Kerja Rp 20 triliun, dan diskon listrik Rp 11,62 triliun.

Lalu BLT Dana Desa Rp 31,8 triliun, bantuan subsidi gaji Kemenaker Rp 29,85 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemendikbud Rp 2,94 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemenag Rp 2,08 triliun, subsidi kuota internet Kemendikbud Rp 5,5 triliun, serta bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru Kemenag Rp 1,16 triliun.

Sementaraana sektoral k/l dan pemda direalokasikan menjadi anggaran untuk program padat karya k/l Rp 17,84 triliun, insentif perumahan Rp 540 miliar, pariwisata Rp 3,87 triliun, dan Dana Insentif Daerah pemulihan ekonomi Rp 5 triliun.

Kemudian, cadangan Dana Alokasi Khusus fisik Rp 7,29 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp 20 triliun, bantaun pesantren Rp 2,61 triliun, serta perluasan PEN KemenPUPR RP 1,59 triliun.

Lalu, untuk dampak Covid-19 bidang naker Rp 520 miliar, peta peluang investasi BKPM Rp 80 miliar, Da'i bersertifikat dan bantuan ormas keagamaan Rp 40 miliar, dan perluasan PEN Kementerian Pertanian Rp 1,67 triliun.

Ada pula dana untuk food estate dan lingkungan hidup Rp 4,54 triliun, komunikasi publik PEN Kominfo Rp 320 miliar, tambahan PEN KemenATR/BPN Rp 50 miliar, dan tamabahn sertifikasi TKDN Rp 10 miliar.

Anggaran bantuan UMKM terdiri dari subsidi bunga Rp 13,43 triliun, penempatan dana (digabung dengan penempatan dana korporasi) Rp 66,99 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 3,2 triliun. Lalu, PPh Final UMKM DTP Rp 1,08 triliun, pembiayaan investasi LPDB KUMKM Rp 1,29 triliun, dan banpres produktif usaha mikro Rp 28,81 triliun.

Sementara dalam pagu anggaran pembiayaan korporasi, pemerintah  memberikan alokasi PMN untuk BUMN, termasuk Bio Farma sebesar Rp 24,07 triliun dan pembiayaan untuk LPI sebesar Rp 15 triliun.

Selain itu,  terdapat alokasi untuk pemberian pinjaman kepada BUMN Rp 19,65 triliun dan penjaminan kredit korporasi Rp 3,5 triliun, "Kami masukan Bio Farma karena dia akan menjadi institusi penting dalam pengadaan vaksin," ujar dia

Dana insentif usaha terdiri dari PPh 21 DTP Rp 9,73 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,39 triliun Rp 13,39 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 21,59 triliun, dan pengembalian pendahuluan PPN Rp 7,55 triliun.

Penurunan tarif PPh Badan Rp 18,78 triliun, pembebeasan ketentuan minimal serta pembebasan biaya abodemen listrik Rp 1,69 triliun, insentif BM DTP Kementerian Perindustrian Rp 580 miliar, dan insentif usaha lainnya Rp 47,28 triliun.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam berharap tambahan PMN hingga suntikan dana LPI akan banyak membantu realiasi PEN tahun ini. "Tapi kalau untuk efektif membantu ekonomi pada tahun ini saya kira tidak," kata Piter kepada Katadata.co.id, Kamis (12/11).

Tambahan PMN kepada Bio farma lebih ditujukan untuk meyakinkan kesiapan vaksin pada awal tahun depan sehingga penanggulangan Covid-19 bisa dipercepat dan memulihkan ekonomi. Pada tahun ini, ia memperkirakan perekonomian akan tetap terkontraksi. 

Pemerintah sebelumnya mencatat, realisasi anggaran program penanganan virus corona Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 366,86 triliun hingga 2 November 2020. Jumlah tersebut sebesar 52,8% dari pagu anggaran Rp 695.2  triliun, terlihat dalam databoks di bawah ini.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Video Pilihan

Artikel Terkait