Pertamina dan PLN Terima Dana Kompensasi dari Pemerintah Rp 90,4 T

Pemerintah membayarkan kompensasi kepada Pertamina dan PLN atas selisih harga jual eceran BBM dan tarif listrik.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
20 November 2020, 17:28
Ilustrasi gedung PLN pusat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan (08/08).
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi gedung PLN pusat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan (08/08).

Pemerintah telah mengucurkan dana Rp 90,4 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina. Anggaran tersebut merupakan kompensasi atas selisih harga jual eceran BBM serta tarif listrik pada 2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa dana itu terdiri dari Rp 45,4 triliun untuk PLN dan Rp 45 triliun untuk Pertamina.

"Jadi suatu jumlah yang lebih besar dari Penyertaan Modal Negara manapun ke BUMN atau lembaga," kata Isa dalam Bincang Bareng DJKN dengan tema Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020, Jumat (20/11).

Isa mengatakan bahwa kedua perusahaan pelat merah tersebut merupakan BUMN yang vital. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan keuangan perusahaan-perusahaan negara itu agar tidak operasionalnya tak terganggu. 

Dalam APBN 2020, dana kompensasi yang telah dianggarkan pemerintah tercatat Rp 91 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 45,4 triliun untuk PLN, Rp 45 triliun untuk Pertamina, dan Rp 660 miliar untuk PT AKR Corporindo.

Ekonom Senior Center Of Reform on Econnomics Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa piutang tak sepenuhnya menganggu cashflow  BUMN, terutama pada Pertamina. Namun, PLN perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena kondisi keuangannya sangat tertekan akibat pandemi Covid-19.

PLN membukukan kerugian Rp 12,2 triliun pada kuartal III 2020, turun dari pencapaian kuartal III 2019 yang mencatatkan laba bersih Rp 10,9 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, salah satu penyebab kerugian yaitu besarnya rugi kurs selama sembilan bulan tahun ini, yakni mencapai Rp 22,9 triliun dari laba kurs pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 4,4 triliun.

Maka dari itu, suntikan pembayaran piutang pemerintah tentu akan menambah likuiditas perusahaan saat ini. "Tujuannya agar menambah kinerja PLN yang lebih baik," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (20/11).

Sebelumnya, Pertamina mengatakan utang pemerintah tercatat Rp 96,53 triliun. Utang tersebut merupakan  subsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dan kompensasi selisih harga jual Premium.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada Juni lalu mengatakan, besaran utang tersebut merupakan akumulasi dari utang pada 2017 sebesar Rp 20,78 triliun, pada 2018 sebesar Rp 44,85 triliun, dan pada 2019 sebesar Rp 30,86 triliun. Pemerintah rencananya akan melunasi utang tersebut dalam dua tahap.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan, pemerintah akan membayar utang sebesar Rp 45 triliun pada tahun ini. Sedangkan sisanya sebesar Rp 51,53 triliun akan dibayarkan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, PLN berharap pemerintah segera membayar utang Rp 48 triliun pada tahun ini. Dana tersebut bakal digunakan untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan nilai tunggakan pemerintah terdiri dari kompensasi pada 2018 sebesar Rp 23 triliun, kompensasi tahun lalu sebesar Rp 22 triliun, dan tambahan subsidi Rp 3 triliun untuk program diskon tarif rumah tangga tahun ini. "Kami smenunggu dengan berdebar-debar. Kami sudah dapat janji sebelum akhir Agustus ini dibayar, mudah-mudahan demikian," ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (25/8).

Selain kepada Pertamina dan PLN, pemerintah memiliki utang pada sejumlah BUMN lainnya, tergambar dalam databoks di bawah ini. 

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait