Pertamina dan PLN Terima Dana Kompensasi dari Pemerintah Rp 90,4 T
Pemerintah telah mengucurkan dana Rp 90,4 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina. Anggaran tersebut merupakan kompensasi atas selisih harga jual eceran BBM serta tarif listrik pada 2020.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa dana itu terdiri dari Rp 45,4 triliun untuk PLN dan Rp 45 triliun untuk Pertamina.
"Jadi suatu jumlah yang lebih besar dari Penyertaan Modal Negara manapun ke BUMN atau lembaga," kata Isa dalam Bincang Bareng DJKN dengan tema Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020, Jumat (20/11).
Isa mengatakan bahwa kedua perusahaan pelat merah tersebut merupakan BUMN yang vital. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan keuangan perusahaan-perusahaan negara itu agar tidak operasionalnya tak terganggu.
Dalam APBN 2020, dana kompensasi yang telah dianggarkan pemerintah tercatat Rp 91 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 45,4 triliun untuk PLN, Rp 45 triliun untuk Pertamina, dan Rp 660 miliar untuk PT AKR Corporindo.
Ekonom Senior Center Of Reform on Econnomics Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa piutang tak sepenuhnya menganggu cashflow BUMN, terutama pada Pertamina. Namun, PLN perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena kondisi keuangannya sangat tertekan akibat pandemi Covid-19.
PLN membukukan kerugian Rp 12,2 triliun pada kuartal III 2020, turun dari pencapaian kuartal III 2019 yang mencatatkan laba bersih Rp 10,9 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, salah satu penyebab kerugian yaitu besarnya rugi kurs selama sembilan bulan tahun ini, yakni mencapai Rp 22,9 triliun dari laba kurs pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 4,4 triliun.
Maka dari itu, suntikan pembayaran piutang pemerintah tentu akan menambah likuiditas perusahaan saat ini. "Tujuannya agar menambah kinerja PLN yang lebih baik," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (20/11).
