Gencarnya Burden Sharing dan Utang Bilateral Pemerintah di Ujung Tahun

Agustiyanti
23 November 2020, 20:24
utang, bank indonesia, burden sharing, penarikan utang, pandemi covid-19
123RF.com/Sembodo Tioss Halala
Ilustrasi. Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang hingga Oktober sebesar Rp 958,6 triliun.

Pemerintah dalam dua pekan terakhir telah menarik utang dari Bank Indonesia melakui skema burden sharing mencapai Rp 44,48 triliun. Selain dari BI, pemerintah juga menarik utang bilateral dari Jerman dan Australia mencapai Rp 24,5 triliun, serta menggelar beberapa lelang surat utang negara.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, penarikan utang dari BI melalui skema private placement dilakukan pada 12 November dan 19 November masing-masing sebesar Rp 17,48 triliun dan Rp 27 triliun.

Advertisement

Ini dilakukan untuk memenuhi sebagian pembiayaan barang publik dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebutuhan pembiyaan melalui skema ini mencapai Rp 397,56 triliun.

Selain melalui private placement dengan BI, pemerintah pada bulan ini menarik utang melalui lelang SUN sebanyak dua kali yakni pada 3 November dan 17 November, masing-masing sebesar Rp 29,5 triliun dan Rp 24,6 triliun.

Penarikan utang juga dilakukan melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara Rp 10 triliun pada 10 November dan penerbitan SBSN melalui private placement sebesar Rp 2 triliun pada 17 November.

Aksi pemerintah menarik utang besar-besaran dalam dua pekan pertama November, tak lepas dari realisasi target pembiyaan dari Oktober yang baru mencapai 78,5% dari target Perpres 72 Tahun 2020. Dalam Perpres yang merupakan revisi APBN 2020 itu, pemerintah menargetkan pembiayaan utang mencapai Rp 1.220,5 triliun.

"Realisasi pembiayaan utang hingga Oktober sebesar Rp 958,6 triliun. Ini masih 78,5% dari target dalam Perpres 72 tahun 2020," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/11).

Realisasi pembiyaan terdiri dari penerbitan SBN neto Rp 743,5 triliun dan pinjaman neto Rp 15,2 triliun. Penerbitan SBN dan penarikan pinjaman neto merupakan total penerbitan SBN atau pinjaman dikurangi dengan pembayaran SBN atau pinjaman jatuh tempo.

Sri Mulyani menegaskan penarikan utang dari pinjaman multilateral, private placement dengan BI, hingga penerbitan SBN dan SBSN pada bulan ini sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini pun telah dikomunikasikan kepada publik.

Pandemi Covid-19, menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini membuat hampir seluruh negara harus mengambil langkah melawan siklus dengan menggelontorkan stimulus. Hal ini berdampak pada peningkatan utang.

Rata-rata porsi utang negara-negara G20 yang sebelum pandemi sudah cukup tinggi dan berada di atas 100% terhadap PDB makin melonjak. Kini, rasio utang mereka mencapai sekitar 130% terhadap PDB. Sementara rata-rata rasio utang negara emerging market yang sebelum pandemi mencapai 50% terhadap PDB, kini mencapai hingga 70%.

"Jadi rasio utang Indonesia yang sebelumnya mencapai 30% dan kini naik menjadi 36% atau 37% terhadap PDB, ada di bawah negara-negara tersebut. Tapi bukan berarti kami tidak waspada, kami akan jaga semua lini agar ekonomi tetap baik dan fiskal sustainable," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/11).

Menurut Sri Mulyani, imbal hasil surat berharga negara mengalami perbaikan. Imbal hasil SBN rupiah turun 12,44%, sedangkan dalam dolar AS turun hingga 30,44%. "Kalau yield turun maka beban bunga utang kita menurun, rasio credit default swap lima tahun kita juga membaik," katanya.

Penarikan utang pemerintah tak lepas dari kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2020 yang masih jauh dari target. Penerimaan pajak baru mencapai Rp 826,94 triliun atau 68,98% dari target Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun.

Realisasi tersebut juga anjlok 18,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih dalam dari penurunan bulan sebelumnya yang mencapai 16,9%.

Realisasi total pendapatan negara masih lebih baik yakni 75,1% dari target atau mencapai Rp 1.276,9 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai 74,5% atau Rp 2.041,8 triliun.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement