Tertekan Pandemi, 70 Daerah Minta Pinjaman Rp 56,75 Triliun ke Pusat
Pemerintah mencatat terdapat 70 daerah yang telah mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat senilai Rp 56,75 triliun. Dari total pengajuan tersebut, pemerintah hingga kini telah menyetujui pinjaman untuk 19 daerah senilai Rp 9,87 triliun yang akan dikucurkan pada tahun ini dan tahun depan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, penandatanganan pinjaman juga akan segera diberikan kepada Pemda Jawa Timur dan Maluku Utara pada pekan ini sebesar Rp 788,7 miliar.
"Total proyeksi komitmen sampai pekan keempat November 2020 akan ada sekitar Rp 10,66 triliun," kata Astera dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (26/11).
Dengan demikian, total pinjaman daerah yang disepakati hingga pekan keempat November akan terdiri dari 10 provinsi sebesar Rp 9,35 triliun, satu kota Rp 60 miliar, dan 10 kabupaten Rp 1,24 triliun. Adapun pinjaman yang telah dicairkan hingga 27 november 2020 akan mencapai Rp 1,86 triliun.
Secara perinci, pencairan pinjaman PEN daerah diberikan kepada empat provinsi Rp 1,7 triliun dan empat kabupaten Rp 166,3 miliar.
Sementara itu, total 70 daerah yang telah mengajukan pinjaman ke pemerintah daerah, terdiri dari 15 provinsi Rp 39,62 triliun, 11 kota Rp 3,54 triliun, dan 44 kabupaten Rp 13,59 triliun.
Astera menjelaskan pemerintah mengalokasikan anggaran pinjaman PEN daerah sebesar Rp 20 triliun yang diharapkan dapat dimaksimalkan pada tahun ini. Penyaluran pinjaman PEN daerah dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. "Ini berdasarkan perjanjian pengelolaan antara Kemenkeu dengan SMI," ujar dia.
Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menjelaskan, tak semua daerah bisa mengajukan pinjaman PEN. "Terdapat beberapa syarat untuk bisa mengajukan pinjaman ini," kata Edwin dalam kesempatan yang sama.
