Sri Mulyani: Indonesia Dianggap Negara dengan Risiko Tinggi Korupsi
Dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus bansos dan benih lobster menunjukkan masalah korupsi yang masih membelit negara ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia masih dianggap sebagai negara yang berisiko tinggi dari korupsi.
"Saya yakin dengan reputasi tersebut organisasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia merasa belum puas," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional AAPI secara virtual, Rabu (23/12).
Bendahara Negara ini menyebutkan bahwa membutuhkan waktu lama untuk menunjukan kredibilitas suatu negara. Namun, kredibilitas itu bisa hancur seketika saat ada pelanggaran terhadap tata kelola.
Maka dari itu, risiko imni perlu dikelola. Dalam suasana normal saja, Indonesia harus terus membangun tata kelola yang baik namun tetap tidak berada pada peringkat yang paling atas dalam pengelolaan risiko. Apalagi, dalam situasi pandemi yang menyebabkan pengeluaran negara melonjak sangat tinggi.
Sri Mulyani menilai pandemi berhasil menjadi game changer, merubah seluruh masyarakat, cara bekerja, hingga perekonomian. "Karena virus corona betul-betul mengancam jiwa manusia," ujarnya.
Covid-19 menyebabkan belanja pemerintah naik sementara pendapatan berkurang. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang sangat ketat terhadap seluruh keuangan negara tersebut.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, belanja negara ditargetkan Rp 2.739 triliun, naik dari Undang-undang APBN awal Rp 2.540,4 triliun. Angka itu juga meningkat dari target APBN tahun lalu yang hanya Rp 2.461 triliun.
Sedangkan pendapatan negara dipatok Rp 1.699,9 triliun, turun dari postur awal Rp 2.233,2 triliun. Target itu juga anjlok dari tahun lalu yang sebesar Rp 2.165,1 triliun.
