Rupiah Loyo ke 13.917/US$ Tertekan Rencana Pengetatan PSBB Jawa-Bali
Nilai tukar rupiah pada pembukaan pasar spot pagi ini melemah 0,07% ke level Rp 13.905 per dolar AS. Rupiah bergerak melemah dari posisi pembukaan ke Rp 13.917 per dolar AS hingga pukul 10.00 WIB, antara lain akibat sentimen rencana pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jawa dan Bali.
Selain rupiah, mayoritas mata uang Asia pun melemah. Yen Jepang turun 0,16%, dolar Singapura 0,1%, won Korea Selatan 0,29%, peso Filipina 0,03%, ringgit Mlaaysia 0,42%, dan baht Thailand 0,05%. Sementara itu, dolar Taiwan, rupee India, dan yuan Tiongkok menguat masing-masing 0,01%, 0,09%, dan 0,03, sedangkan dolar Hong Kong terlihat stagnan,
Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan rencana PSBB di Jawa dan Bali bisa memberi tekanan ke rupiah. "Kebijakan ini berpotensi melambatkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air," ujar Ariston kepada Katadata.co.id, Kamis (7/1).
Pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali pada 11-25 Januari 2021. Kebijakan ini bertujuan menekan penularan kasus Covid-19.Pasien positif Covid-19 bertambah 8.854 orang per 6 Januari 2021. Total Kasus mencapai 788.402 dengan 652.513 pasien dinyatakan sembuh dan 23.296 orang meninggal dunia.
Kebijakan tersebut akan berlaku bagi daerah yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, wilayah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau di atas 3%.
Kedua, wilayah dengan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional yakni 82%. Ketiga, wilayah dengan tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional sekitar 14%. Ketiga, wilayah dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) ruang ICU dan isolasi di atas 70%.
Sementara itu dari sisi eksternal, Ariston menyebutkan bahwa Partai Demokrat AS yang hampir dipastikan menguasai Senat bakal memberi tekanan kepada mata uang Negeri Paman Sam. "Ini karena prospek stimulus AS yang lebih besar bisa digulirkan dengan mudah oleh pemerintah presiden terpilih, Joe Biden," kata dia.
