Pemerintah Sita Aset Rp 8,9 M dari Kasus Pencucian Uang Sepanjang 2020
Kementerian Keuangan mencatat terdapat empat kasus tindak pidana pencucian mang di bidang perpajakan sepanjang tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total nilai aset yang disita dari empat kasus tersebut mencapai Rp 8,9 miliar.
"Ini adalah upaya sinergi dari Kejaksaan Agung, PPATK, Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Pajak,” kata Sri Mulyani dalam Koordinasi dan Arahan Presiden mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT secara virtual, Kamis (14/01).
Pada periode 2016-2020, pemerintan menangani sebanyak 16 kasus. Delapan kasus telah P-21 atau berkas penyidikan telah lengkap, sedangkan lima di antaranya telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim.
Pada 2016, terdapat dua kasus dengan nilai kumulatif hasil penilaian aset mencapai Rp 38,1 miliar. Kemudian, sebanyak dua kasus terjadi pada 2019 Rp 5,3 miliar.
Selain itu, Bendahara Negara menyampaikan bahwa saat ini penyidikan TPPU tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tetapi juga oleh Kanwil Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Selain pajak, kasus TPPU juga berada di wilayah bidang kepabeanan dan cukai. Pada periode 2014-2020 adalah 77 Laporan Hasil Analisis/Laporan Hasil Pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 laporan di antaranya digunakan untuk membantu proses penyidikan dan telah P-21.
