Jokowi Pilih Dewan Direktur LPI Bulan Depan, Modal Rp 15 T Siap Cair

DPR telah menyetujui tiga calon dewan komisaris Indonesia Investment Authority pilihan Jokowi dari unsur profesional. Jokowi akan memilih dewan direktur pada bulan depan.
Agatha Olivia Victoria
25 Januari 2021, 15:40
LPI, lembaga pengelola investasi, dewan direktur LPI, dewan komisaris LPI
Katadata
LPI, lembaga pengelola investasi, dewan direktur LPI

Pemerintah tengah mempersiapkan operasional Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority. Lembaga ini akan memiliki pengurus lengkap yang terdiri dari dewan direktur dan komisaris pada bulan depan. Modal Awal dalam bentuk tunai senilai Rp 15 triliun juga segera masuk ke rekening LPI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan. pihaknya telah menyisikan anggaran untuk modal awal LPI senilai Rp 15 triliun ke  escrow accuont atau rekening penampung di dalam rekening Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia. "Sedang disiapkan Keputusan Menteri Keuangan terkait pemindahbukuan escrow account ke rekening LPI," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (25/1).

Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan setelah organ dan infrastruktur LPI lengkap. Struktur organisasi LPI akan terdiri dari dewan pengawas, dan dewan direktur yang bertanggung jawab kepada presiden.

Dewan pengawas yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan tiga orang dari unsur profesional akan dibantu sekretariat, dewan penasihat, komite audit, komite etik, komite remunerasi, komite sumber daya manusia, dan sebagainya. Sedangkan, dewan direktur juga akan didukung beberapa komite seperti komite investasi dan komite pemantauan risiko.

Bendahara Negara menjelaskan bahwa tiga Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional telah terpilih dan disetujui DPR. "Selanjutnya menunggu penetapan presiden melalui keputusan presiden," ujar dia.

Ketiga dewan pengawas tersebut yakni Haryanto Sahari, Darwin Cyril Noerhadi, dan Yozua Makes. Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional tersebut terpilih dari 280 kandidat yang telah melalui proses seleksi. 

Dewan Pengawas LPI memiliki masa jabatan yang berbeda-beda. Masa jabatan Darwin sebagai Dewan Pengawas LPI ditetapkan selama lima tahun. Kemudian, Haryanto tiga tahun dan Yozua empat tahun.

Sembari menunggu Keppres keluar, Sri Mulyani menyebutkan para dewan pengawas sedang melakukan proses rekrutmen lima dewan direktur dari unsur profesional. "Ditargetkan segera terbentuk pada pertengahan Februari 2021," katanya.

Bloomber sebelumnya mengabarkan Pandu Sjahrir merupakan calon kuat di antara beberapa nama untuk memimpin jajaran direksi sovereign wealth fund tersebut. Pandu saat ini menjabat sebagai Komisaris Bursa Efek Indonesia. Selain itu, keponakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ini juga masih menempati posisi Presiden Komisaris Sea Group, Managing Partner Indies Capital Partners, dan Direktur PT Toba Bara Sejahtera.

Nama lain yang juga masuk dalam jajaran direksi yakni Komisaris Independen Holding Asuransi BUMN Arief Budiman, Direktur Utama PT Indika Energy Arsjad Rasjid, Direktur Utama CIMB Niaga Tigor Siahaan, dan Presiden Direktur Credit Suisse Sekuritas Indonesia Rizal Gozali.

Modal LPI pada 2021 ditargetkan sebesar Rp 75 triliun dalam bentuk tunai, tambahan, barang milik negara, piutang negara, serta saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas. Jika modal berkurang secara signifikan, pemerintah dapat menambah modal kembali.

Sementara aset LPI nantinya dapat berasal dari modal, hasil pengembangan usaha dan aset, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, dan sumber lain yang sah. Aset BUMN yang dipindahtangankan kepada LPI dapat dipindahtangankan kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI.

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng berharap modal LPI tak terus menerus berasal dari APBN. Keuangan negara saat ini sedang seret, terutama dari sisi  dari penerimaan pajak. "Negara-negara yang memiliki LPI biasanya memiliki APBN yang surplus," kata Melchias dalam kesempatan yang sama.

Apalagi, proyek yang akan dibiayai LPI memiliki jangka yang panjang. Dengan demikian, modal tersebut tidak akan cepat kembali ke kas negara.

Maka dari itu, ia pun mengingatkan pemerintah agar bisa mengelola keuangan LPI nantinya. "Jangan sampai LPI ini nanti seperti BUMN-BUMN kita yang saat ini tidak bisa bernafas," ujarnya,

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Video Pilihan

Artikel Terkait