Prospek Cerah Investasi di Tengah Euforia Vaksinasi dan Kehadiran SWF
- BKPM mencatat realiasi investasi tahun lalu mencapai Rp 826 triliun.
- Jokowi meminta BKPM mengejar target investasi Rp 900 triliun tahun ini.
- Pelaksanaan vaksinasi hingga LPI akan mendorong investasi asing masuk.
Senyum tak putus dari bibir Bahlil Lahdilala saat memaparkan data realisasi investasi di akhir tahun lalu. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menyebut investasi pada tahun lalu berhasil tumbuh dibandingkan 2019 mencapai Rp 826 triliun meski ekonomi tengah terpukul Pandemi. Ia pun optimistis mampu mengejar target yang diberikan Presiden Joko Widodo pada tahun ini mencapai Rp 900 triliun.
"Bappenas menargetkan investasi tahun ini Rp 856 triliun, tetapi dalam beberapa kesempatan, Bapak Presiden memerintahkan kami harus mengejar investasi Rp 900 triliun," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal IV 2020 melalui Video Streaming Senin (25/1)
Bahlil mengatakan tak mudah mencapai target yang diberikan presiden. Namun, ia akan memformulasikan sejumlah strategi untuk mengejar target tersebut. Salah satunya melalui satuan tugas yang telah dibentuk untuk berkomunikasi dengan para investor.
"Satuan tugas ini berfungsi untuk memberika solusi bersama atas masalah para investor dalam merealisasikan investasi," kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, realisasi investasi pada tahun ini terutama akan didukung oleh rampungnya Undang-Undang Cipta Kerja dan mulai berjalannya vaksinasi. "Dua hal ini memberikan kepercayaan kepada publik," katanya.
Tahun lalu, menurut dia, realisasi investasi berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 817 triliun meski ekonomi terpukul pandemi. Namun, target realisasi investasi tersebut sudah dipangkas dari target sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp 886 triliun.
"Banyak pengusaha bilang ke saya, Rp 700 triliun sudah bagus di tengah pandemi. Intinya jangan pesimistis, ini juga berkat kerja keras semua pihak," katanya.
Penanaman modal dalam negeri berhasil tumbuh 7% menjadi Rp 413,5 triliun, sedangkan penanaman modal asing turun 2,4% menjadi Rp 412,8 triliun. "Porsi PMDN dan PMA ini seimbang, bahkan domestik lebih tinggi sedikit. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah," ujarnya.
Meski PMA turun, menurut dia, realisasi investasi asing masih lebih baik dibandingkan kondisi global. Aliran modal asing langsung secara global turun hingga 30% selama pandemi Covid-19. "Kita turun kurang dari 10%," katanya.
Singapura masih menjadi penanam modal terbesar mencapai US$ 9,78 miliar, disusul Tiongkok US$ 4,84 miliar, Hong Kong US$ 3,53 miliar, Jepang US$ 2,58 miliar dan Korea Selatan US$ 1,84 miliar. Penanaman modal asing saat ini lebih banyak di arahkan ke luar Pulau Jawa. Wilayah di Luar Jawa yang mendapatkan investasi terbesar pada tahun lalu adalah Maluku Utara mencapai Rp 2,41 miliar. Maluku Utara berada diposisi ketiga tujuan investasi asing setelah Jawa Barat dan Jakarta.
Realisasi investasi ssecara keseluruhan pada tahun lalu juga mulai bergeser ke luar pulau Jawa dengan porsi investasi kini mencapai 50,5%. Meski demikian, lima provinsi yang mendapatkan investasi paling banyak masih berada di Jawa, yakni di Jawa Barat Rp 120,4 triliun dengan porsi mencapai 14,6%. Kemudian Jakarta mencapai Rp 95 triliun dengan porsi 11,5%, Jawa Timur Rp 78,3 triliun atau 9,5%, Banten Rp 60,2 triliun atau 7,5%, dan Jawa Tengah Rp 50,2 triliun atau 6,1%.
"Pulau Jawa saat ini sudah menjadi altenatif investasi. Tahun lalu, porsi investasi di luar Jawa masih mencapai 46,3%," kata Bahlil.
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai BKPM mampu mencapai target sebesar Rp 900 triliun pada tahun ini. Peluang untuk mengerek investasi datang dari keyakinan pandemi Covid-19 yang mulai mereda dan berakhir pada tahun ini sehingga ekonomi dan konsumsi kembali meningkat.
"Di sisi lain pemerintah juga akan mengimplementasikan UU Cipta Kerja yang juga dapat memberikan daya dorong kepada investasi," ujar Piter kepada Katadata.co.id.
UU Cipta Kerja antara lain melahirkan Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund yang berpotensi mendatangkan aliran modal asing ke Indonesia. Selain itu, sejumlah aturan dalam UU Cipta Kerja banyak memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi para investor.
"Kehadiran SWf pada tahun ini juga akan signifikan memacu masuknya foreign direct investment," katanya.
Namun, Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan dampak dari LPI masih belum signifikan/terbatas terhadap investasi langsung, terutama pada awal tahun ini. Para investor kemungkinan masih akan mencermati kondisi domestik maupun permintaan global di paruh pertama 2021 untuk benar-benar berinvestasi melalui SWF.
"Tidak menutup kemungkinan FDI melalui SWF baru akan mulai masuk di paruh kedua 2021 setelah peraturan-peraturan turunan mulai dibuat sebagai komplementer dari Peraturan Pemerintah terkait LPI," kata Josua.
Langkah Mendongkrak Investasi Lewat LPI
Lembaga Pengelola Investasi menjadi harapan pemerintah untuk mendorong penanaman modal asing di dalam negeri. Presiden Joko Widodo menyebut modal asing yang mengalir melalui lembaga ini berpotensi mencapai US$ 20 miliar dalam 1-2 bulan sejak beroperasi.
"Saya tanya ke Ibu Menkeu, berapa target investasi yang akan masuk ke INA dalam 1-2 bulan lembaga ini berdiri? Di jawab kira-kira US$ 20 miliar, ini dana yang besar sekali," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa keuangan 2021 melalui streaming video, Jumat (15/1).
Guna mendorong investasi asing masuk, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan perpajakan Lembaga Pengelola Investasi. "Saat ini kami sedang menyelesaikan aturannya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (25/1).
Fasilitas perpajakan menurut dia, perlu diberikan agar LPI memperoleh kemudahan dalam bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya. Hanya saja, pemerintah akan memberikan insentif sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan.
Sebagai lembaga pemerintah, LPI akan tetap memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance). Namun, besaran pajaknya akan disesuaikan agar tetap menarik di mata investor. Meski demikian, ia belum memaparkan insentif pajak apa saja yang akan diberikan pemerintah.
Saat ini, Sri Mulyani telah menyiapkan modal awal Rp 15 triliun untuk operasional lembaga ini. Dana tersebut telah ditempatkan di escrow account atau rekening penampungan pada rekening Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia. Setelah penetapan pengurus rampung dan operasional lembaga dimulai, ia akan mengirimkan dana tersebut ke rekening LPI.
Ia menjelaskann, penetapan dewan pengawas LPI oleh presiden kemungkinan dilaksanakan pada pekan depan. Sementara pemilihan dewan direktur LPI yang juga akan dilakukan oleh presiden, menurut Sri Mulyani, kemungkinan dilaksanakan pada pertengahan Februari. Pemerintah berharap LPI dapat mulai beroperasi dan mengelola investasi pada kuartal pertama tahun ini.
Piter menilai, insentif pajak tak akan membuat semua investor berbondong-bondong memilih untuk berinvestasi melalui LPI ketimbang menanamkan modal langsung seperti yang tercatat di BKPM. "Jenis investor yang masuk lewat LPI dan yang melakukan investasi langsung melalui BKPM akan berbeda, jadi tidak akan menggeser investasi yang dicatat BKPM," katanya.
Adapun investasi yang dicatat BKPM terbatas pada penanaman modal di sektor riil. BKPM tak mencatat investasi di sektor migas dan keuangan.
