Sulitnya Pemerintah Berburu Utang di Tengah Gejolak akibat Stimulus AS

Hasil lelang surat berharga negara dan surat berharga syariah negara atau sukuk yang digelar dalam tiga pekan terakhir ini tak sesuai target pemerintah.
Agatha Olivia Victoria
12 Maret 2021, 07:40
surat utang negara, pasar surat utang negara, pandemi corona, kenaikan yield obligasi AS
123RF.com/Sembodo Tioss Halala
Ilustrasi. Pemerintah menargetkan penerbitan SBN pada tahun ini mencapai Rp 1.207,3 triliun.
  • Pasar surat utang negara terpukul kenaikan imbal hasil obligasi AS.
  • Hasil lelang SUN dan sukuk pemerintah dalam tiga pekan terakhir tak sesuai target. 
  • Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan penerbitan surat utang dengan kondisi pasar. 

Harapan pemulihan ekonomi Amerika Serikat memukul pasar surat utang negara. Hasil lelang surat berharga negara dan surat berharga syariah negara atau sukuk yang digelar dalam tiga pekan terakhir ini tak sesuai target pemerintah.

Dalam lelang surat berharga syariah negara atau sukuk yang digelar 24 Februari, pemerintah hanya menarik Rp 4,99 triliun dari target indikatif Rp 12 triliun. Bank Indonesia kemudian menyerap Rp 7,05 triliun melalui lelang tambahan yang diadakan pemerintah sehari setelahnya.

Kondisi serupa terjadi pada lelang SUN pekan lalu (3/3) dan sukuk kemarin (9/3). Total penawaran yang dimenangkan dalam hanya Rp 17 triliun dari traget indikatif pemerintah Rp 30 triliun. BI lalu membeli surat utang negara dalam lelang tambahan yang digelar kemarin Rp 28 triliun.

Dalam lelang sukuk pada Selasa (9/3), total penawaran yang dimenangkan pemerintah juga hanya mencapai Rp 4,45 triliun dari target indikatif Rp 12 triliun. BI pun kembali menyerap sukuk pemerintah lewat lelang tambahan Rp 7 triliun.

Advertisement

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, investor asing masih wait and see akibat kenaikan yield obligasi AS. Hal ini berdampak pada penawaran surat berharga negara. "Mereka sepertinya memang menunggu pernyataan lebih tegas dari Otoritas AS terkait kenaikan imbal hasil US Treasury Note ini," kata Deni dalam Webinar "Peran Investor Institusi Lokal Dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga", Rabu (10/3).

Deni menjelaskan, The Fed sebenarnya sudah menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini. Namun, ia memperkirakan ketidakpastian masih akan berlangsung hingga rapat Bank Sentral AS, The Fed atau Federal Open Market Committee tersebut digelar pada 16-17 Maret 2021.

Yield obligasi AS naik karena harapan pemulihan ekonomi AS berkat percepatan vaksinasi dan paket stimulus tambahan US$ 1,9 triliun, Kenaikan yield obligasi AS, menurut Deni, berdampak besar terhadap imbal hasil SBN. Ia menyebut saat adanya lonjakan yield US Treasury Note 10 tahun ke l 1,6%, imbal hasil SBN RI tenor 10 tahun sempat menyentuh 6,7%. "Ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di negara emerging market lainnya," ujar dia.

Meski demikian, ia menilai SBN sebenarnya masih menarik di mata investor asing. Namun, lonjakan inflasi di Negeri Paman Sam akibat stimulus fiskal US$ 1,9 triliun membuat asing kembali ke pasar keuangan AS.

Ketertarikan asing pada SBN, menurut Deni, terlihat pada rata-rata penawaran masuk untuk surat utang pada awal tahun ini sudah mencapai Rp 76 triliun dengan total penawaran yang diserap Rp 34 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata tahun lalu yang sebesar Rp 75 triliun dengan yang dimenangkan hanya Rp 22 triliun.

Berdasarkan data wolrdgovernmentbonds.com, rata-rata yield obligasi tenor 10 tahun Indonesia mencapai 6,82%, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara peers. Imbal hasil obligasi Filipina per 10 Maret 2021 hanya 4,21%, Vietnam 2,82%, Malaysia 3,37%, Thailand 1,73%, dan India 6,25%.

Startegi Pemerintah Tarik Utang

Deni menjelaskan, pemerintah akan tetap menerapkan strategi oportunistik tetapi tetap terukur dalam mengejar target pembiayaan tahun ini. Kondisi pasar akan terus dipantau sebagai pertimbangan dalam menyerap penawaran yang masuk saat lelang surat utang.

"Tahun ini akan ada ruang untuk untuk mengurangi tekanan pembiayaan SBN dengan menggunakan SILPA sehingga target penerbitan SBN dapat diturunkan," kata dia.

SiLPA yang akan digunakan tahun ini mencapai Rp 80-100 triliun. Pemanfaatan SiLPA ini juga nantinya akan mengurangi target penerbitan SBN pada tahun ini yang mencapai Rp 1.207,3 triliun.

Potensi penurunan ini, menurut dia, akan terus dievaluasi dengan memperhitungkan realisasi defisit hingga akhir tahun, termasuk untuk menentukan strategi front loading atau back loading. Front loading adalah kebijakan menarik sebagian besar utang di awal tahun. Sebaliknya, back loading adalah kebijakan menarik sebagian besar utang di akhir tahun.

Pemerintah berencana memenuhi 80% hingga 85% target penerbitan SBN dari pasar domestik melalui penerbitan reguler, 12% hingga 15% melalui penerbitan surat utang global, dan 4% hingga 6% melalui SBN ritel.

Selain penerbitan surat utang, pemerintah juga akan menarik pinjaman dari dalam negeri Rp 2,7 triliun, pinjaman luar negeri atas proyek setara US$ 2 triliun dan pinjaman program setara US$ 5 triliun hingga US$ 6 triliun.

Pemerintah juga akan melakukan private placement secara terukur dan berkoordinasi dengan BI dalam memenuhit target pembiayaan.

Analis Pasar Uang PT Bank Mandiri Tbk Rully Arya Wisnubroto menilai pemerintah tak boleh kaku dalam menerapkan strategi pembiayaan di tengah volatilitas pasar saat ini. "Pemerintah harus lebih fleksibel karena ketidakpastian tinggi," kata Rully kepada Katadata.co.id.

Rully berharap gejolak yang muncul pada pasar obligasi akibat kenaikan imbal hasil surat berharga AS hanya bersifat sementara. Namun, hal ini akan bergantung pada data-data di Amerika Serikat, terutama terkait inflasi dan pengangguran.

Kenaikan yield obligasi AS terjadi karena harapan pemulihan ekonomi AS seiring kebijakan stimulus dan percepatan vaksinasi. Saat ini, menurut dia, yield obligasi AS tenor 10 tahun sudah mulai turun ke level 1,54%. Ini seiring meredanya volatilitas di pasar global.

Penurunan tersebut pun menyebabkan tekanan di pasar keuangan RI sedikit mereda. Hal itu terlihat dari nilai tukar rupiah yang sudah relatif stabil dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mulai menguat.

Rupiah pada Rabu (10/3) ditutup stagnan di posisi Rp 14.405 per dolar AS, setelah sempat dibuka menguat di posisi Rp 14.390 per dolar AS. Sedangkan IHSG ditutup menguat 1,05% di level Rp 6.264.

Rully juga menilai surat utang pemerintah masih akan menarik di mata investor dibandingkan negara-negara lain. Dengan demikian, masih ada potensi aliran modal asing kembali masuk saat kondisi lebih stabil.

Ekonom Institute Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi mengatakan kenaikan imbal hasil obligasi AS saat ini terjadi karena harapan terhadap pemulihan ekonomi AS. Namun, ia menilai pemulihan ekonomi AS saat ini masih rapuh.

Potensi aliran modal asing keluar dari emerging markets, menurut dia, tetap ada. Namun, hal tersebut kemungkinan hanya akan berlangsung sementara karena likuiditas global melimpah akibat kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif, terutama di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Negara-negara tersebut belum akan mengetatkan kebijakan fiskal dan moneter tahun ini.

"Jadi kalaupun ada outflows dari Indonesia, dana asing ini akan masuk lagi ketika koreksinya dianggap sudah cukup besar," katanya.

Ia pun memperkirakan kebutuhan pembiayaan APBN pada tahun ini tidak akan sulit dipenuhi lantaran permintaan terhadap SUN. Sebagian besar permintaan akan datang dari perbankan karena mereka masih kesulitan menyalurkan kredit ke sektor riil seiring permintaan yang masih lemah.

Selain itu, aliran modal asing juga berpotensi mengalir deras ke Indonesia seiring berlimpahnya likuiditas global dan era suku bunga rendah negara maju. "Pemenuhan kebutuhan pembiyaan defisit APBN kelihatannya bukan masalah untuk tahun ini. Yield SUN yang rendah akan meringatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan penerbitan utang saat ini tetap menjadi beban utang yang harus dibayarkan pada APBN pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, diversifikasi pembiayaan ke pinjaman multilateral dan bilateral yang bunganya lebih rendah dibandingkan penerbitan SBN tetap diperlukan.

"Selain itu, sebaiknya jangan terlalu agresif mengejar pembiayaan melalui SUN meski ada strategi front loading. Apalagu jikapenyerapan anggaran belanja di APBN masih lambat dan jangan sampai berutang yang tidak perlu," katanya.

Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait