Pemerintah Andalkan Ekosistem Logistik Batam untuk Saingi Singapura
Pemerintah meluncurkan Ekosistem Logistik Batam Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada Kamis (18/3). Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing logistik Indonesia agar tak tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Singapura.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan BLE dilakukan agar pelabuhan yang merupakan bagian dari konektivitas logistik Indonesia, dapat lebih efisien dan kompetitif dari segi biaya dengan negara-negara lain, seperti Singapura. Dia menyebutkan bahwa biaya logistik RI bisa mencapai 25,19%, sedangkan Singapura hanya 13%.
"Anda bayangkan kalau perdagangan segitu banyak, beda selisihnya 10%, ngapain datang ke Indonesia investasi? Sesimpel itu saja," ujar Luhut dalam Konferensi Pers Launching BLE, Kamis (18/3).
Luhut menjelaskan, BLE akan menambah penerimaan negara. "Efisiensi ini agar ada perdagangan antar business to business, government to governemnt, dan business to government," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membenahi ekosistem Pulau Batam karena penurunan kegiatan ekonomi akibat Covid-19. "Sehingga nanti kalau pick up atau pulih, Batam bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik," kata
Menurut dia, BLE dibangun untuk meningkatkan kepastian berusaha dan daya tarik berinvestasi di Batam. Kinerja ekonomi Batam berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional selama lima tahun terakhir. Padahal, Sri Mulyani menilai potensi ekonomi di pulau tersebut sangat besar. "Jadi BLE ini untuk meningkatkan daya saing dari Batam," ujarnya.
Ia berharap pembentukan BLE dapat menjadi langkah konkrit dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. BLE merupakan salah satu bagian dari pengurangan regulasi dan inefesiensi sehingga bisa memberi kepastian kepada investor.
Menurut Sri Mulyani, implementasi BLE dapat menjadi platform yang akan mengkoordinasi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dunia usaha. Dengan demikian, kerja sama antar pihak bisa lebih mudah dan transparan.
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menyebutkan bahwa BLE hanya merupakan salah satu program untuk mendorong aktivitas produktif masyarakat. "Kita tidak mungkin berharap ekonomi pulih hanya karena satu program implementasi BLE," ujar Piter kepada Katadata.co.id, Kamis (18/3).
