Belanja Modal Melonjak 253%, Defisit APBN per Februari Tembus Rp 64 T
Kementerian Keuangan mencatat, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Februari 2021 mencapai Rp 63,6 triliun. Kekurangan anggaran terjadi karena belanja modal pemerintah melonjak di tengah penerimaan pajak yang masih terkontraksi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit tersebut naik 2,8% dari periode yang sama tahun lalu Rp 61,8 triliun. "Namun jika dilihat persentasenya terhadap produk domestik bruto, menurun dari 0,4% menjadi 0,36%," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret 2021, Selasa (23/3).
Defisit terjadi karena pengeluaran negara tercatat Rp 282,7 triliun, sedangkan pendapatan negara Rp 219,2 triliun. Belanja negara tumbuh 1,2% dari realisasi Februari 2020 yakni Rp 279,4 triliun.
Pengeluaran negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 179,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 103 triliun. Belanja pemerintah pusat melesat 11,1% dibanding realisasi tahun lalu yakni Rp 161,7 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan belanja pemerintah pusat didorong oleh melonjaknya belanja modal kementerian/lembaga. "Selain karena procurement, salah satunya terjadi karena adanya akselerasi belanja modal yang awalnya di-refocusing pada 2020 dan masuk di 2021," ujarnya.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga yang tumbuh 15,8% menjadi Rp 97 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga yang naik 6,1% menjadi Rp 82,7 triliun. Belanja kementerian/lembaag, terdiri dari belanja pegawai Rp 29,2 triliun, belanja barang Rp 18,2 triliun, belanja modal Rp 22,8 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 26,8 triliun.
Belanja pegawai tercatat kontraksi 0,8% dari Rp 29,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu karena adanya pengendalian belanja pegawai untuk ASN, TNI, dan Polri., Belanja barang naik 13,5% dari Rp 16 triliun karena adanya program vaksinasi. Sedangkan belanja modal melesat 253% dari Rp 6,5 triliun ditopang oleh realisasi modal jalan, irigasi, dan jaringan oleh Kementerian PUPR dan belanja modal peralatan dan mesin oleh Polri.
Bendahara Negara menyebut distrupsi pandemi Covid-19 tidak menghambat seluruh proyek pemerintah. "Program-program itu mungkin slowing down tapi tidak berhenti atau yang kemudian menjadi mangkrak. Ini yang kami jaga sehingga bisa pulih secara bertahap," ujarnya.
