Belanja Dana PEN Melonjak Rp 109 T Bulan ini untuk Kesehatan & Bansos
Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 per 16 April mencapai Rp 134,07 triliun. Jumlah ini mencapai 19,2% dari pagu Rp 699,43 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa realisasi tersebut melonjak cukup tinggi dibanding Februari 2021 yang sebesar Rp 24,36 triliun. Secara perinci, realisasi tersebut terdiri dari anggaran kesehatan yang mencapai Rp 18,59 triliun atau 11% dari pagu Rp 175,52 triliun.
Pengeluaran di bidang kesehatan ditujukan untuk diagnostik testing dan tracing, biaya perawatan 99 ribu pasien, insentif nakes, serta obat Covid-19, komunikasi untuk kampanye 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), 3T (tracing, testing, dan treatment), serta vaksinasi, bantuan iuran JKN untuk 17,96 juta orang. "Insentif sekarang diakselerasi terus untuk pembayarannya," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2021, Kamis (22/4).
Selanjutnya, perlindungan sosial Rp 47,92 triliun atau 32% dari alokasi Rp 150,88 triliun. Dana diberikan untuk 9,7 penerima program keluarga harapan (PKH), kartu sembako untuk 15,93 juta orang, bantuan sosial tunai untuk 9,59 juta penerima, bantuan langsung tunai desa kepada 2,45 juta orang, kartu pra kerja untuk 2,4 juta, dan bantuan kuota internet untuk 26,99 juta peserta dan tenaga didik.
Untuk program prioritas, anggaran sudah mencapai Rp 14,9 triliun atau 12% dari pagu Rp 125,17 triliun. Program tersebut meliputi padat karya kementerian/lembaga untuk 272,1 ribu tenaga kerja, pariwisata yakni Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), ecowisata, serta pelatihan sumber daya manusia, dan ketahanan pangan untuk program food estate dan irigasi.
"Ada pula untuk teknologi informasi dan komunikasi untuk penyediaan infrastruktur serta penyiaran publik serta kawasan industri untuk pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 37,71 triliun, 20% dari alokasi Rp 191,13 triliun. Realisasi itu terdiri atas bantuan pemerintah untuk usaha mikro kepada 6,6 juta usaha, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk kredit modal kerja sebesar Rp 6,82 triliun. IJP korporasi untuk KMK dijamin sebesar Rp 19 miliar dan penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 359,99 triliun kepada 5,05 juta debitur per 26 Maret 2021.
Terakhir, insentif usaha yakni Rp 14,95 triliun atau 26% dari pagu Rp 56,72 triliun. Insentif diberikan berbentuk PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 88.235 pemberi kerja, PPh final UMKM DTP kepada 248.275 wajib pajak (WP), dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 14.877 WP. Lalu, pengembalian pendahuluan PPN untuk 367 WP dan penurunan tarif PPh badan yang dapat dimanfaatkan seluruh WP badan.
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menilai, kenaikan anggaran PEN bukan diartikan sebagai ancaman Covid-19 yang lebih besar tahun ini. "Berarti keseriusan pemerintah untuk menangani pandemi lebih besar," ujar Piter kepada Katadata.co.id, Selasa (23/2).
Kenaikan anggaran utamanya terjadi pada pos bidang kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan vaksinasi bisa lebih cepat dan virus corona segera ditangani.
