Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Pengelolaan Anggaran Daerah

Agatha Olivia Victoria
4 Mei 2021, 15:28
anggaran daerah, ketimpangan pengelolaan anggaran daerah, sri mulyani, anggaran daerah
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, porsi belanja pegawai dibandingkan total belanja di sejumlah daerah masih sangat tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat masih terjadi ketimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja fiskal antardaerah. Ketimpangan pengelolaan anggaran daerah, antara lain tercermin dari rasio pajak dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Saat ini, daerah yang memiliki rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB tertinggi adalah Kabupaten Badung, Bali yakni 6,96% pada 2019. Sementara itu, ada daerah yang hanya memiliki rasio pajak dan retribusi daerah mencapai 0,06% sehingga rata-rata nasional hanya mencapai 0,49%. 

"Terlihat masih ada yang sangat tinggi dan masih ada yang sangat rendah," ujar Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).

Porsi belanja pegawai dibandingkan total belanja daerah pun masih sangat tinggi. Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menjadi daerah dengan rasio belanja pegawai paling tinggi, yakni 53,9%, sedangkan rasio belanja pegawai di Provinsi Papua Barat  sangat rendah yakni 9,15%. Dengan demikian, rata-rata belanja pegawai daerah mencapai 34,74%.

Sri Mulyani menyebut, porsi belanja barang dan jasa non-pelayanan seperti perjalanan dinas, akomodasi, rapat, dan pakaian dinas PNS juga masih tinggi terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur yang paling besar yakni 33,05%. Sementara di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hanya 2,51% sehingga secara nasional rata-ratanya 10,92%.

Di tengah belanja pegawai dan belanja barang yang masih tinggi, ia menyayangkan porsi total belanja modal yang masih rendah di daerah. "Padahal belanja ini merupakan yang paling produktif," katanya.

Porsi terbesar belanja modal berada di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan yakni 47,83%. Sementara, Provinsi Jawa Barat hanya 7,06% sehingga secara keseluruhan daerah di Indonesia rata-rata hanya 20,27%.

Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap total belanja daerah masih tinggi. Bendahara Negara menyebutkan bahwa realisasi belanja yang tinggi mayoritas terjadi pada kuartal IV 2021.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...