Ditjen Pajak Tambah Delapan Perusahaan Digital Pungut PPN

Total terdapat 65 perusahaan digital yang sudah memungut PPN.
Agatha Olivia Victoria
6 Mei 2021, 12:22
pajak digital, ppn, perusahaan digital
Ilustrasi. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menunjuk delapan perusahaan digital yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan penambahan tersebut, maka total perusahaan digital yang memungut PPN hingga saat ini mencapai 65 perusahaan.

Delapan pelaku usaha tersebut yakni Epic Games International S.à r.l., Bertrange, Root Branch, Expedia Lodging Partner Services Sàrl, Hotels.com, L.P., dan BEX Travel Asia Pte Ltd. Kemudian, Travelscape, LLC, TeamViewer Germany GmbH, Scribd, Inc., serta Nexway Sasu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, kebijakan tersebut berlaku pada 1 Mei 2021. "Dengan demikian, para pelaku usaha tersebut bisa mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia sejak tanggal ditetapkan," kata Neilmaldrin dalam keterangan resminya, Rabu (5/5). 

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Ditjen Pajak akan terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar memperkirakan, tambahan  perusahaan yang memungut PPN pemungut PPN tidak akan berpengaruh signifikan ke penerimaan negara. Meski begitu, menurut di,  usaha Ditjen Pajak harus diapresiasi. Hal tersebut karena menjadikan perusahaan luar negeri yang berada di luar yuridiksi penegakan hukum menjadi pemungut PPN bukanlah hal yang mudah.

Pemerintah berharap pajak digital menambah penerimaan negara. Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 378,8 triliun pada Maret 2021. Realisasi ini tumbuh 0,6% dari Maret 2020 dan telah mencapai 21,7% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun.

Secara perinci, kepabenan dan cukai yang mengalami kenaikan pada Maret 2021, yakni mencapai 62,7% menjadi Rp 62,3 triliun. Realisasi penerimaan pajak turun 5,6% menjadi Rp 228,1 triliun.

Kemudian, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 8,4% menjadi Rp 88,1 triliun. Adapun, realisasi penerimaan hibah turun 0,6% menjadi Rp 300 miliar.

Di tengah penerimaan negara yang masih seret, belanja negara tercatat Rp 523 triliun, tumbuh 15,6% dibandingkan Maret 2020 Rp 452,4 triliun. Belanja pemerintah pusat naik 26% menjadi Rp 350,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa turun 0,9% menjadi Rp 173 triliun.

Kenaikan belanja pemerintah pusat didorong oleh belanja kementerian/lembaga yang melesat 41,2% menjadi Rp 201,6 triliun, sedangkan belanja non k/l tumbuh 9,9% menjadi Rp 148,5 triliun. Dengan demikian defisit anggaran mencapai Rp 144,2 triliun, setara 0,82% dari produk domestik bruto (PDB). 

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait