Kelompok Negara Kaya G-7 Kaji Proposal AS untuk Melawan Tiongkok

AS menginginkan mekanisme konsultasi yang akan melibatkan G-7 untuk memastikan tanggapan terkoordinasi terhadap langkah Tiongkok.
Agatha Olivia Victoria
6 Mei 2021, 14:17
tiongkok, G-7, amerika serikat
ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/wsj/dj
Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan G-7 antara lain membahas bagaimana bagaimana Tiongkok memengaruhi negara lain melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) infrastructure initiative.

Negara-negara G-7 tengah mempertimbangkan proposal Amerika Serikat untuk melawan Tiongkok. Negeri Panda disoroti karena beberapa isu kekerasannya di Xinjiang.

Melansir Bloomberg, pertemuan para pejabat G-7 menghabiskan waktu 90 menit membahas hal tersebut. AS menginginkan mekanisme konsultasi yang akan melibatkan G-7 serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tanggapan terkoordinasi terhadap langkah Tiongkok. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan negara-negara G-7. 

"Tujuan kami bukan untuk menahan Tiongkok tapi untuk menegakkan tatanan berbasis aturan," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinkenn dalam pertemuan tersebut yang dikutip Katadata.co.id, Kamis (6/5).

Kelompok G-7 terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan Italia. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas bagaimana Tiongkok memengaruhi negara lain melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) infrastructure initiative.

Advertisement

Anggota G-7 pun sepakat untuk bekerja sama mendorong ketahanan ekonomi global dalam menghadapi kebijakan dan praktik ekonomi yang sewenang-wenang dan memaksa.

Inisiatif ini bertepatan dengan upaya memperkuat Jerman, Italia, dan Prancis. Tiga negara tersebut mulai bersekutu dengan pemerintahan Joe Biden dalam kebuntuannya dengan Tiongkok.

Sebagai tuan rumah G-7, Inggris berusaha mencapai keseimbangan di Tiongkok, menyerukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sambil tetap membuka kerja sama di bidang rubahan iklim. Tantangan bagi pemerintahan Boris Johnson adalah terhindar dari anggapan bahwa G-7 bersikap anti-Tiongkok di bawah kepresidenannya.

Masalah lain yang sedang dibahas pertemuan G-7 adalah Myanmar, Rusia, Ukraina dan kesepakatan tentang mekanisme tanggapan cepat untuk melawan disinformasi. Hal tersebut diharapkan dapat diadopsi sebagai lampiran pernyataan bersama terakhir.

The Guardian melaporkan, G-7 dengan tegas mengutuk penargetan Uighur. Namun, negara-negara G-7 dibiarkan sendiri untuk memutuskan cara terbaik untuk memerangi dugaan penggunaan kerja paksa di Provinsi Xinjiang, dengan beberapa bersedia untuk menerapkan sanksi, larangan perdagangan, dan lainnya.

Sebelumnya, Tiongkok memboikot sejumlah merek asal barat seperti Nike, Adidas, H&M, termasuk brand mewah Burberry dan merek asal Jepang, Uniqlo. Boikot ini sebagai balasan atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas Uighur di provinsi Xinjiang yang memproduksi kapas.

Brand-brand ini tergabung dalam grup Better Cotton Initiative (BCI) yang mempromosikan produksi kapas berkelanjutan. BCI pada Oktober tahun lalu menyatakan berhenti menggunakan kapas yang berasal dari Xinjiang karena dugaan kerja paksa etnis Uighur.

Keputusan ini pun mendapat serangan balik dari pengguna media sosial dan tokoh publik di Tiongkok. Mereka menyatakan akan berhenti membeli produk-produk Nike dan meminta Adidas untuk meninggalkan Tiongkok. “Jika kalian memboikot kapas Xinjiang, kami akan memboikot kalian. Adidas harus keluar dari BCI atau meninggalkan Tiongkok,” kata warganet di Negeri Panda, seperti dikutip Reuters pada Jumat (26/3).

Sementara itu salah satu media nasional Tiongkok, China People’s Daily, menyebutkan bahwa merek-merek ritel ini telah mengeruk keuntungan besar di sana tapi malah berbalik menyerang dengan kebohongan. “Kapas Xinjiang putih bersih tanpa cacat. Mereka telah mendapatkan keuntungan yang besar di Tiongkok tapi pada saat yang sama menyerang negara ini dengan kebohongan mereka,” tulis media tersebut.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait