Tingkatkan Daya Saing, APEC Sepakat Dorong Reformasi Struktural

Agatha Olivia Victoria
16 Juni 2021, 19:26
reformasi struktural, pandemi Covid-19, APEC
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah berkomitmen mendukung empat pilar reformasi struktural Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) lima tahun ke depan yakni pada 2021-2025. Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi struktural, terutama di Indonesia.

"Saya beserta para Menteri APEC lainnya sepakat untuk bekerja sama dalam agenda reformasi struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Rabu (16/6).

Adapun empat pilar refromasi struktural yang dimaksud yakni creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets dan boosting business recovery and resilience against future shocks. Kemudian, ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well?being serta harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

Menurut Airlangga, agenda reformasi struktural APEC akan meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan struktural. "Hambatan tersebut selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi," ujar dia.

Ia menilai, Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia. Hal ini perlu diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi pascapandemi dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program ekonomi hijau.

Indonesia, menurut dia, saat ini memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30). Selain itu, pemerintah juga telah berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

Airlangga juga memastikan, prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan juga diterapkan. Hal itu diwujudkan dengan komitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025.

Mantan Menteri Perindustrian tersebut berpendapat sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional. "Dunia usaha merespon baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization yang bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular, dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menilai momentum krisis selama ini berhasil dimanfaatkan untuk melakukan reformasi di bidang ekonomi. "Indonesia merupakan negara yang tangguh karena ketika menghadapi kesulitan, kita selalu menggunakannya sebagai momentum untuk melakukan perbaikan yang mendasar," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Dialogue KiTa "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Fiskal 2022", Jumat (4/6).

Indonesia, menurut dia, sudah melakukan banyak reformasi sejak krisis ekonomi Asia 1997-1998. Reformasi dimulai dari perbaikan tatanan politik yang lebih demokratis dan otonomi daerah, tata kelola perbankan (UU Bank Indonesia), dan tata kelola keuangan negara (UU Keuangan Negara).

Reformasi kembali dilakukan saat krisis keuangan global 2009. Febrio menjelaskan bahwa reformasi yang dilakukan saat itu lebih kepada perbaikan substansial, terkait tata kelola sektor keuangan. "Ini termasuk pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan," ujarnya.

Reformasi juga akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi usai Pandemi Covid-19. Reformasi penting untuk meningkatkan potensi ekonomi dari sisi suplai, seperti kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan reformasi birokrasi. 

Advertisement

 

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait