BPK Khawatir Pemerintah Tak Mampu Bayar Utang yang Kian Membengkak
Utang pemerintah terus membengkak akibat Pandemi Covid-19. Kondisi ini memicu kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan terkait kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, tren pertumbuhan utang sudah jauh melampaui pertumbuhan PDB. Hal ini, menurut dia, menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kemampuan pemerintah membayar utang.
"Tren penambahan utang yang memunculkan kekhawatiran penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," kata Ketua BPK Agung Firmansyah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/6).
Ia menjelaskan, indikator kerentanan utang pemerintah pada tahun lalu sudah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR). Rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06% juga melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%.
Tak hanya itu, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167% dan rekomendasi IMF 90-150%. Di sisi lain, indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 yang sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators, yaitu di bawah 0%.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir tahun lalu melonjak 27% dari Rp 4.778 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp 6.074 triliun. Lonjakan utang pemerintah terjadi akibat pelemahan ekonomi dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Berdasarkan data APBN Kita edisi Januari 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun lalu ikut terkerek dari 30,9% pada 2019 menjadi 38,68%. Rasio utang tersebut juga lebih tinggi dari proyeksi pemerintah 37,6% terhadap PDB.
