BI Perpanjang Batas Waktu Pengajuan Bebas Sanksi Penangguhan Ekspor

Perpanjangan batas waktu pembebasan sanksi penangguhan ekspor diharapkan mampu mendorong kinerja ekspor di tengah kekhawatiran pelemahan ekonomi akibat lonjakan kasus.
Image title
13 Juli 2021, 20:50
sanksi penangguhan ekspor, batas waktu pengajuan bebas SKE, SKE, bank indonesia
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Eksportir wajib menyetorkan DHE kepada bank setelah tiga bulan PPE.

Bank Indonesia (BI) memperpanjang batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) yang semula berakhir pada  November 2020 menjadi Desember 2022. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong  kinerja ekspor di tengah kekhawatiran pelemahan ekonomi akibat penyebaran Covid-19 varian Delta.

"Perpanjangan batas waktu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang sedang menuju pemulihan, serta menangkap peluang ekspor sejalan peningkatan harga berbagai komoditas ekspor," kata Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam siaran pers, Selasa (13/7). 

Kebijakan ini berlaku efektif sejak hari ini (13/6) hingga akhir tahun depan. Insentif perpanjangan batas waktu ini juga berlaku bagi eksportir yang telah mendapatkan sanksi setelah aturan ini diberlakukan pada 29 November 2019.

Dalam aturan ini dijelaskan bawah kebijakan ini berlaku bagi eksportir yang telah dikenakan SPE sebelum berlakunya PBI DHE dan DPI serta PP No. 1 Tahun 2019 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA).

Advertisement

 Kebijakan ini juga berlaku bagi semua eksportir non-Sumber Daya Alam (non-SDA) yang dikenakan SPE oleh BI setelah berlakunya PBI DHE dan DPI. Ini berlaku sepanjang telah memenuhi kewajiban atau menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban eksportir sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI DHE dan DPI)

BI sempat melonggarkan aturan SPE pada tahun lalu saat gelombang pandemi pertama menghantam perekonomian. Eksportir dibebaskan dari SPE terhitung 31 Maret 2020 hingga akhir tahun.

Namun, BI merilis penyempurnaan ketentuan dalam aturan PBI DHE dan DPI pada awal Januari 2021. Dalam penyempurnaan aturan tersebut, terdapat tiga ketentuan yang diubah. Pertama, sanksi administratif kepada importir yang semula berlaku 1 Januari 2021 ditangguhkan hingga 1 Januari 2022.

Kedua, selisih kurang nilai DHE terhadap nilai ekspor maksimal Rp 50 juta atau tidak lebih dari 2,5% nilai ekspor. Dalam ketentuan sebelumnya, besar selisih kurang ditetapkan di atas Rp 50 juta.

 Ketiga, memungkinkan bank untuk melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir. Namun dengan catatan, Financial Transaction Messaging System (FTMS) untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor.

Aturan yang termuat dalam PBI DHE dan DPI diberlakukan sejak dua tahun silam. Aturan  dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan penerimaan DHE dan pengeluaran DPI melalui perbankan. Dari beleid ini, BI berharap mampu melakukan optimalisasi pemanfaatan DHE serta memantau DPI.

Sesuai ketentuan, eksportir wajib menyetorkan DHE kepada bank setelah tiga bulan PPE. Adapun khusus untuk ekspor sumber daya alam (SDA), pembayaran dilakukan melalui rekening khusus.  Kewajiban yang sama juga berlaku bagi importir. Laporan DPI harus disetorkan ke BI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan PPI.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait