BI Catat Mayoritas Penyedia Jasa Pembayaran Bermodal di Atas Rp 15 M

BI mencatat terdapat 190 penyedia jasa pembayaran. Mayoritas memiliki modal di atas Rp 15 miliar sehingga dapat menyelenggarakan aktivitas layanan jasa pembayaran secara lengkap.
Image title
14 Juli 2021, 19:26
penyedia jasa pembayaran, bank indonesia, perusahaan jasa pembayaran, izin PJP
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Ilustrasi. BI tengah menata kembali industri sistem pembayaran. Salah satunya dengan menetapkan persyaratan minum modal disetor bagi penyedia jasa pembayaran berdasarkan kategori izin.

Bank Indonesia mencatat terdapat 190 penyedia sistem pembayaran yang telah mengantongi izin dan melalui proses reklasifikasi. Mayoritas di antaranya merupakan perusahaan jasa pembayaran kategori satu dengan modal minimal Rp 15 miliar. 

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta menjelaskan, aturan terbaru BI mengklasifikasikan penyelenggaran jasa sistem pembayaran menjadi dua, yakni penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggaran infrastruktur sistem pembayaran (PIP). 

PJP melakukan aktivitas penyediaan informasi sumber dana, payment initiation atau acquiring services, penatausahaan sumber dana, serta layanan remitansi, sedangkan PIP menyelenggarakan kliring dan penyelesaian akhir. Berdasarkan catatan BI hingga 1 Juli 2021, terdapat 181 PJP dan sembilan PIP. 

"Kami saat ini menata kembali industri yang ada. Salah satunya dengan menetapkan persyaratan minum modal disetor bagi PJP berdasarkan kategori izin," ujar Filianingsih dalam Taklimat Media pada Rabu (14/7). 

Advertisement

Filianingsih menjelaskan, terdapat tiga kategori PJP dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI terbaru berdasarkan modal. PJP kategori satu dapat melakukan aktivitas layanan jasa pembayaran lengkap, mulai dari penyediaan informasi sumber dana, payment initiation atau acquiring services, penatausahaan sumber dana,  hingga layanan remitansi. Untuk masuk dalam kategori ini, PJP harus memiliki modal minimal Rp 15 miliar.

PJP kategori dua wajib memiliki modal minimal Rp 5 miliar. Namun, izinnya terbatas pada layanan informasi sumber dana dan payment initiation atau acquiring services. Sedangkan PJP yang masuk dalam kategori tiga diwajibkan menyetorkan modal Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, tetapi izinnya terbatas hanya pada layanan remitansi. 

Dari total 181 PJP, terdapat 159 PJP masuk dalam kategori satu dan 22 PJP masuk kategori  dua.

Filianingih menjelaskan, pengaturan baru terkait sistem pembayaran merupakan respons terhadap menumpuknya aturan terkait sistem pembayaran. Sebelum dilakukan reformasi pengaturan ini, terdapat 135 PBI yang mengatur sistem pembayaran. 

"Namanya digital berkembangnya sangat pesat, hari ini kita bikin peraturannya, besok sudah muncul lagi peraturan yang baru," kata Filianingsih

Simplifikasi aturan sistem pembayaran oleh BI kata Fili juga dilakukan untuk menghadapi kompleksitas model bisnis keuangan yang tengah berkembang. Risiko yang dihadapi juga semakin besar. 

 

PBI Sistem Pembayaran diterbitkan pada awal tahun ini. BI kemudian menerbitkan aturan turunannya, yakni PBI PJP dan PBI PIP pada akhir Juni.

Fili mengatakan, BI telah menemui sejumlah PJSP untuk mempersiapkan penerapan aturan ini dalam enam bulan terakhir. Bank sentral juga menentukan waktu pemenuhan bagi PJSP untuk menyesuaikan sejumlah ketentuan baru ini dalam dua tahun ke depan, terhitung sejak efektif berlaku 1 Juli 2020.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait