Pemerintah Sudah Berutang Rp 1.810 Triliun dari Penerbitan Sukuk
Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penarikan utang melalui penerbitan sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) sejak 2008 hingga Juni 2021 mencapai Rp 1.810 triliun. Indonesia merupakan salah satu penerbit sukuk terbesar dunia.
"Pemerintah akan mengembangkan pasar sukuk negara dan tentu ini disertai upaya-upaya perbaikan," ujarnya saat hadir dalam diskusi virtual pasar modal syariah, Kamis, (15/7).
Pada penerbitan sukuk tahun pertama, pemerintah meraup Rp 4,7 triliun. Jumlahnya terus meningkat hingga mencapai Rp 360 triliun pada tahun lalu. Komposisi sukuk terhadap total nilai penerbitan surat berhara negara (SBN) diperkirakan mencapai 20%-30% setiap tahun .
Sri Mulyani mencatat, outstanding sukuk hingga awal Juli 2021 mencapai Rp 1.075 triliun atau 19% dari total outstanding SBN.
Bendahara negara tersebut mengatakan meningkatnya transaksi sukuk terjadi seiring dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah yang kian melejit. Pada Maret tahun ini, total aset keuangan syariah di Indonesia belum termasuk kapitalisasi saham mencapai Rp 1.862 triliun, nilai ini setara 9,96% dari total aset industri keuangan nasional.
Sementara mengutip data OJK, nilai aset saham syariah mencapai Rp 3.372 triliun yang setara 47,32% terhadap total kapitalisasi indeks saham Indonesia.
Meski demikian, Sri Mulyani menilai, kapitalisasi sejumlah aset, khususnya sukuk korporasi dan reksa dana syariah masih sangat rendah. Kapitalisasi sukuk korporasi hingga 25 Juni mencapai Rp 32,54 triliun, sedangkan reksa dana syariah Rp 39,75 triliun.
Sri Mulyani menyebut masih ada peluang untuk mengembangkan industri keuangan ini, salah satunya lewat penerbitan sukuk negara. "Komitmen pemerintah di dalam pengembangan pasar modal syariah sangat kuat, penerbitan sukuk negara merupakan salah satu manifestasinya." kata Sri Mulyani.
Data Kemenkeu hingga Mei 2021, total utang pemerintah tercatat Rp 6.418 triliun. Nilai ini setara 40,49% dari produk domestik bruto (PDB), dan masih berada dalam status aman di bawah batas 60% terhadap PDB.
Penerbitan SBN jadi penyumbang terbesar dalam komposisi utang negara, jumlahnya sebesar Rp 5.580 triliun. Rinciannya, SBN domestik sebesar Rp 4.354 triliun dan SBN valas Rp 1.226 triliun. Adapun, masing-masing SBN mencakup surat utang negara (SUN) juga sukuk.
Selain dari penerbitan surat utang, utang pemerintah juga bersumber dari pinjaman dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 838,13 triliun. Pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp 12,32 triliun, sementara pinjaman dari luar negeri Rp 825,81 triliun yang biasanya melalui pinjaman bilateral, multirateral maupun bank komersial.
