Tambah Dana Bansos, Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN Tak Membengkak
Kementerian Keuangan memastikan defisit APBN tak akan melebar meski ada tambahan anggaran untuk bantuan sosial dan kesehatan seiring penerapan PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran akan diperoleh dari refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) dan daerah tahap keempat.
"Pemerintah akan menjaga nominal defisit anggaran tidak melebihi target APBN 2021 dan juga mengoptimalkan pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk efisiensi penerbitan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rabu, (21/7).
Selain efisiensi anggaran K/L, menurut Sri Mulyani, tambahan anggaran perlindungan sosial dan kesehatan juga akan menggunakan sebagian dana cadangan alias SAL yang mencapai Rp 186,67 triliun. Ini sudah termasuk nilai SAL yang sudah ditentukan dalam APBN sebelumnya sebesar Rp 15,8 triliun.
Kementerian Keuangan memproyeksi defisit anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp 939,6 triliun, lebih rendah Rp 66,8 triliun dari target. Namun, persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto tetap mencapai 5,7%.
Hingga Juni 2021, defisit anggaran mencapai Rp 282,3 triliun atau 1,72% terhadap PDB. Defisit ini terjadi seiring belanja negara yang mencapai Rp 1.170,1 triliun dan pendapatan negara Rp 886,9 triliun. Belanja negara tumbuh 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan pendapatan negara tumbuh 9,1%.
Sri Mulyani menjelaskan, tambahan anggaran perlindungan sosial mencakup Rp 7,52 triliun untuk penyaluran dua bulan ekstra program kartu sembako. Bantuan ini akan diberikan kepada 18,8 juta penerima manfaat yang 10 juta diantaranya merupakan penerima program keluarga harapan (PKH).
