Dana PEN Bengkak, INDEF Usul Sri Mulyani Pangkas Anggaran 6 K/L
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I 2021 baru mencapai 40,7% dari pagu belanja APBN 2021. INDEF menyarankan pemerintah melakukan efisiensi belanja pada enam kementerian yang belum mampu menyerap anggaran maksimal pada paruh pertama ini untuk menambal anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus membengkak.
Berdasarkan data Kemenkeu, terdapat 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang realisasinya belanjanya di atas 43,6%. Sementara 45 K/L mencatatkan realisasi belanja mencapai 30%-43,6% dan 30 K/L dengan realisasi belanja kurang dari 30%.
"Saya pikir persoalannya bukan bagaimaan K/L menghabiskan atau merealisasikan program kegiatan, tetapi memilah lagi program mana yang ternyata bisa ditunda atau tidak urgent untuk dilakukan tahun ini sehingga bisa dialihkan." kata Abra dalam diskusi virtual, Senin (26/7).
Ia menyarankan pemangkasan anggaran pada enam kementerian untuk direalokasi pada anggaran program PEN. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan ralisasi belanja 25,6%. Belanja Kominfo pada semester I baru sebesar Rp 4,3 triliun dari nilai pagu 2021 Rp 17 triliun.
Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) realisasinya baru mencapai 18,2% atau Rp 900 miliar dari pagu Rp 4,9 triliun. Ketiga, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang baru merealisasikan belanja semester I 24,3% atau Rp 11,1 triliun dari pagu Rp 45,7 triliun.
Keempat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan realisasi 38,9% atau Rp 51,3 triliun dari pagu Rp 131,82 triliun. Kelima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan realisasi 37,4% atau Rp 30,5 triliun dari pagu Rp 81,5 triliun.
Keenam, Kementerian Sosial (Kemensos) dengan realisasi 47,8% atau Rp 44,3 triliun dari pagu Rp 92,8 triliun.
Abra juga mengatakan masih minimnya realisasi anggaran di sebagian besar K/L merefleksikan respons sebagian lembaga yang tidak sesuai harapan Presiden Joko Widodo untuk bekerja 'extraordinary' atau luar biasa menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, menurut dia, K/L yang realisasinya minim harus bersedia melakukan pemangkasan anggaran belanja.
"Kami mendorong pengorbanan juga dari K/L tidak boleh ada ego sektoral di tengah pandemi seperti sekarang, jangan hanya masyarakat yang harus berkorban tapi K/L juga harus berkorban," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers minggu lalu menyebut defisit APBN 2021 masih akan terjaga di level 5,7% terhadap PDB meski anggaran untuk bantuan sosial dan kesehatan terus naik seiring penerapan PPKM Darurat. Ia mengatakan tambahan anggaran akan diperoleh dari refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) dan daerah tahap keempat.
"Pemerintah akan menjaga nominal defisit anggaran tidak melebihi target APBN 2021 dan juga mengoptimalkan pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk efisiensi penerbitan," kata Sri Mulyani, Rabu, (21/7).
Sementara laporan Kemenkeu hingga semester I mencatat defisit anggaran pemerintah sebesar 1,72% terhadap PDB. Realisasi pendapatan pemerintah sebesar Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target 2021, dan realisasi belanja semester I sebesar Rp 1.170 triliun atau 42,5% dari pagu.
Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk membantu masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tambahan anggaran tersebut salah satunya diberikan untuk program kartu sembako sebesar Rp 7,52 triliun menjadi Rp 49,89 triliun.
