Sri Mulyani Waspadai Dampak PPKM Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan stabilitas sistem keuangan pada periode April hingga Juni masih menunjukkan kondisi normal. Namun, KSSK mewaspadai kondisi pada kuartal ketiga yang menghadapi tantangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4 untuk menekan penyebaran varian Delta Covid-19.
"Penerapan PPKM darurat dan level 4 diperkirakan akan mengurangi aktivitas perekonomian, khususnya yang identik dengan mobilitas, seperti konsumsi dan investasi," ujar Menteri Keuangan sekaligus Ketua KKSK Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Jumat (6/8).
Penyebaran varian Delta, menurut dia, juga akan mempengaruhi outlook global dan kinerja ekspor. Penerapan PPKM level 4 juga akan berdampak pada sektor-sektor yang tergantung pada mobilitas, seperti perdagangan, transportasi, serta hotel dan restoran.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menerapkan langkah antisipasif untuk menahan perlambatan ekonomi yang berpotensi terjadi pada dua kuartal mendatang. Langkah yang diambil dan sudah dilakukan, meliputi peningkatan anggaran untuk klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan usaha dalam program PEN.
Bendahara negara juga mengatakan kebutuhan anggaran untuk memperkuat prorgam tersebut dilakukan melalui realokasi dan refocusing anggaran. "Kami melakukan refocusing empat kali anggaran dan mengalokasikannya untuk anggaran paling prioritas yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan bantuan usaha. Kami meminta kementerian dan lembaga (K/L) untuk menahan belanja yang memang tidak prioritas." ujarnya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan akan mendorong berlanjutnya tren pemulihan ekonomi pada kuartal II. Sri Mulyani mencatat, stabilitas sistem keuangan pada April-Juni dalam kondisi normal ditopang oleh tren pemulihan ekonomi domestik dan global.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang mencapai 7,07% secara tahunan, yang antara lain juga didorong oleh pemulihan ekonomi negara-negara maju. Capaian ekonomi tersebut, menurut dia, juga disumbangkan oleh peran kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.
