Pemerintah Gelar Lelang SUN Pekan Depan, Maksimal Tarik Utang Rp 49 T

Lelang SUN akan digelar pekan depan dengan target indikatif Rp 33 triliun dan maksimal hingga Rp 49,5 triliun.
Image title
13 Agustus 2021, 08:37
lelang sun, utang pemerintah, utang, surat utang, SBN, rupiah
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. Utang pemerintah pada Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun, naik 24,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kementerian Keuangan berencana menarik utang lewat penerbitan surat utang negara (SUN) pekan depan untuk kebutuhan pembiayaan APBN 2021. Lelang SUN akan digelar pekan depan dengan target indikatif Rp 33 triliun dan maksimal hingga Rp 49,5 triliun.

Lelang dilakukan pada Rabu, (18/8) pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Sementara setelmen ditetapkan dua hari setelah lelang atau Jumat (20/8).

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan akan merilis tujuh seri SUN yang terdiri atas dua seri surat perbendaharaan negara (SPN) dan dua seri obligasi negara (ON). Seri SPN yang diterbitkan merupakan penerbitan baru atau new issueance, yakni SPN03211118 dengan tanggal jatuh tempo 18 November 2021 dan SPN12220819 dengan tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022. Kedua seri SPN ini dilepas dengan tingkat kupon diskonto

Advertisement

Selanjutnya, lima seri ON yang akan dilelang berstatus reopening, sebagai berikut:

  1. FR0090, tanggal jatuh tempo 15 April 2027 dengan kupon 5,125%
  2. FR0091, tanggal jatuh tempo 15 April 2032 dengan kupon 6,375%
  3. FR0088, tanggal jatuh tempo 15 Juni 2036 dengan kupon 6,250%
  4. FR0092, tanggal jatuh tempo 15 Juni 2042 dengan kupon 7,125%
  5. FR0089, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2051 dengan kupon 6,875%

Kementerian Keuangan juga menetapkan batas maksimum untuk pembelian non-kompetitif pada dua seri SPN sebesar 50% dari yang dimenangkan. Sementara batas maksimum untuk lima seri ON sebesar 30% dari yang dimenangkan.

Peserta lelang terdiri atas dealer utama, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia. Investor individu bisa melakukan pembelian obligasi melalui dealer utama yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Dealer utama yang ditunjuk sebagai peserta lelang pekan depan terdiri atas 16 bank dan empat perusahaan sekuritas.

Peserta lelang delaer utama dari perbankan, antara lain Citibank, Deutsche Bank AG, bank HSBC Indonesia, bank BCA, bank Danamon Indonesia, bank Maybank Indonesia, bank Mandiri, bank BNI, bank OCBC NISP, bank Panin, bank BRI, bank Permata, bank CIMB Niaga, bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank,

Sementara itu, enam perusahaan sekuritas yang ditunjuk sebagai dealer utama antara lain, PT. Bahana Sekuritas, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia.

Adapun pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang sekitar 33 juta hingga 49,5 juta unit, dengan nominal per unit sebesar Rp 1 juta.

Selain itu, ketentuan dalam lelang memungkinkan pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Sementara pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah awal bulan ini juga baru saja menerbitkan tujuh seri SUN yang terdiri atas dua seri SPN dan lima seri ON. Lelang yang dilaksanakan 3 Agustus lalu tersebut berbuah utang baru sebesar Rp 107,8 triliun. Kementerian Keuangan mengklaim penerbitan SUN kemarin merupakan rekor tertinggi kedua dalam sejarah penerbitan SUN.

Sementara itu, utang pemerintah pada Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun, naik 24,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 41,35%.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait