Jokowi Pangkas Belanja Negara 2022 Demi Tekan Defisit, Fokus 6 Sektor

Belanja negara dalam RAPBN 2022 dipatok lebih rendah dari APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun seiring upaya pemerintah menekan defisit anggaran.
Image title
16 Agustus 2021, 11:39
belanja negara, jokowi, pidato jokowi, rapbn 2022, defisit anggaran
ANTARA FOTO/Sopian/Pool/wpa/aww
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8). (ANTARA FOTO/Sopian)

Presiden Joko Widodo memangkas belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022 mencapai Rp 2.708,7 triliun, lebih rendah dari alokasi APBN 2021 Rp 2.750 triliun. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan defisit anggaran tahun depan menjadi Rp 868 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jokowi menjelaskan,  kebijakan fiskal tahun 2022 diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2023.

"Kebijakan fiskal akan tetap ekspansif  mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR, Senin (16/8). 

Jokowi menekankan, kebijakan fiskal pada tahun depan akan memiliki enam fokus utama, yakni:

Advertisement
  1. Melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
  2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
  3. Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
  4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
  5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
  6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Ia menyebut anggaran kesehatan tahun depan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun, sedangkan belanja infrastruktur Rp 380 triliun. 

Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2022 yang diperoleh Katadata.co.id, belanja negara pada tahun depan akan terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dipatok sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai Rp 770,4 triliun. Anggaran belanja pemerintah pusat ini naik dari APBN 2021 yang dipatok Rp 1.927 triliun, sedangkan TKDD tak berubah.

Pendapatan negara pada tahun depan dipatok Rp 1.840,7 triliun. Penerimaan pajak akan mencapai Rp 1.506,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 333,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 600 miliar.

Dengan demikian, keseimbangan primer pada tahun depan akan mengalami defisit Rp 462,2 triliun, sedangkan defisit anggaran Rp 868 triliun atau 4,85% PDB. 

Pemerintah memperkirakan belanja negara pada tahun ini  hanya akan mencapai Rp 2.697,7 triliun. Pemerintah pusat hanya akan merealisasikan belanja Rp 1.927 triliun, sedangkan realisasi TKDD hanya mencapai Rp 770,3 triliun. 

Sementara pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp 1.735,7 triliun. Penerimaan pajak kemungkinan hanya mencapai Rp 1.375,8 triliun dari target Rp 1.444,5 triliun, sedangkan PNBP mencapai Rp 357,2 triliun dari target Rp 298,2 triliun.

Adapun penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun dari target Rp 900 miliar.

Pemerintah pun memperkirakan keseimbangan primer defisit Rp 595,3 triliun, lebih rendah dari target APBN. Sementara defisit anggaran tahun ini diperkirakan mencapai Rp 961,5 triliun atau 5,82% terhadap PDB. Angka defisit ini juga lebih rendah target APBN 2021 

Perencanaan defisit ini diharapkan dapat membawa defisit fiskal di bawah 3% sesuai target pemerintah. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait