Pemerintah Akan Tambah Utang Rp 991 T Tahun Depan Lewat Penerbitan SBN
Pemerintah menargetkan pembiayaan utang dalam RAPBN 2020 mencapai Rp 973,6 triliun, turun dibandingkan APBN 2021 Rp 1.027 triliun. Pembiayaan utang, antara lain dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara atau SBN secara neto mencapai Rp 991,3 triliun.
"Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal," kata Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (16/8).
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2022, komposisi pembiayaan utang tahun depan terdiri atas rencana penarikan utang Rp 1.058,4 triliun dan pembayaran cicilan utang sebesar Rp 84,8 triliun.
Penarikan utang secara rinci terdiri atas, penarikan utang melalui penerbitan SBN neto sebesar Rp 991,3 triliun, penarikan pinjaman dalam negeri Rp 3,6 triliun serta penarikan pinjaman luar negeri Rp 63,5 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman sebesar Rp 84,8 triliun. Pembayaran ini antara lain untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,8 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 83 triliun.
Pembiayaan utang berangsur turun sejak tahun ini dari Rp 1.229 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 1.026 triliun. Dalam jangka menengah, pemerintah berjanji akan terus menurunkan pembiayaan utang setiap tahun. Hal ini untuk mencapai defisit 3% pada tahun 2023 sebagaimana yang diatur dalam UU No 2 tahun 2020.
