Tujuh BUMN Akan Disuntik PMN Rp 38 Triliun Tahun Depan, Ini Rinciannya

Pemerintah berencana kembali menginjeksikan dana ke sejumlah BUMN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) tahun depan. Besaran PMN yang tertuang dalam RAPBN 2022 mencapai Rp 38,5 triliun, yang akan ditebar kepada tujuh BUMN.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan II dan RAPBN 2022, nfrastruktur yang digarap mencakup jalan tol, kelistrikan dan perumahan. Meski demikian, pemerintah belum merincikan berapa besaran anggaran di setiap BUMN tersebut.

Tujuh korporasi yang akan menerima PMN, yakni:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Suntikan dana ke PLN akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan proyek transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa. Suntikan dana ini diharapkan mampu mendorong PLN mencapai rasio elektrifikasi 99,3% tahun depan. PLN juga ditugasi untuk mendukung akses ketenagalistrikan di lima destinasi pariwisata super prioritas pemerintah.
2. PT Hutama Karya (HK). Suntikan dana akan dipakai untuk menyelesaikan konstruksi ruas-ruas jalan tol trans sumatera (JTTS) terutama di delapan ruas utama. Kedelapan ruas tersebut, yakni Binjai-Langsa, ruas Indralaya-Muara Enim, ruas Kisaran-Indrapura, ruas Kuala Tanjung-Parapat, ruas Penanjung-Bengkulu, ruas Sigli-Banda Aceh, ruas Pangkalan-Pekanbaru, dan ruas Pekanbaru-Dumai.
3. PT Adhi Karya Tbk. PMN diberikan untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis, terutama tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen dan SPAM Karian-Serpong. Selain itu, PMN kepada Adhi Karya juga akan dipakai untuk menjaga likuiditas keuangan perusahaan.
4. PT Waskita Karya Tbk. Tambahan dana akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan perusahaan di tujuh proyek tol yang tengah dibangun. Proyek tersebut antara lain, tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder—Manyar, Pasuruan—Probolinggo dan Pejagan—Pemalang.

   Baca Juga

   • Pemerintah Kantongi Dividen Rp 378 T dari BUMN Penerima PMN

5. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), yang akan dipakai untuk mendukung program kredit pemilikan rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pemerintah menargetkan 200 ribu rumah MBR yang bisa memperoleh fasilitas KPR FLPP dalam bentuk pendaan jangka panjang atau menengah.
6. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Perusahaan diberi dana oleh pemeintah tahun depan untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka memberikan penjaminan pada proyek-proyek infratsruktur pemeirntah tahun depan.
7. Perum Perumnas. Tambahan dana akan diberikan untuk penyelesaian unit hunian landed di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, Perum Perumnas juga akan menyelesaikan pembangunan hunian high rise Sukaramai, Mahata Tanjung Barat dan Mahata Margonda.

Selain melalui skema PMN BUMN, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur melalui investasi di Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp 28,8 triliun. Dana ini dipakai untuk melanjutkan pendanaan pembebasan lahan di sejumlah proyek PSN, terutama di tiga pembangunan tol, yakn tol Yogyakarta-Solo-NYIA Kulonprogo, JTTS dan tol Yogyakarta-Bawen.

Pembiayaan investasi klaster infrastruktur juga dipenuhi melalui FLPP sebesar Rp 19,1 triliun. Anggaran ini dipakai untuk mendukung pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR seperti yang ditargetkan pada SMF, yakni mencapai 200 ribu unit.

Pemerintah juga akan mengalokasikan cadangan PMN sebesar Rp 7,5 triliun untuk penyelesaian pembangunan JTTS dan infrastruktur lainnya. Serta Rp 1 triliun dari cadangan PMN untuk pengadaan tanah.