Burden Sharing BI, Sri Mulyani Bantah Pemerintah Kesulitan Cari Utang
Bank Indonesia akan kembali membantu pemerintah mendanai APBN 2021 dan 2022 mencapai Rp 439 triliun, di antaranya dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah kesepakatan ini dibuat karena pemerintah kesulitan menarik utang.
"Pemerintah sama sekali tidak ada kesulitan untuk penarikan utang, baik dari pasar domestik maupun global yang berasal dari bilateral dan multilateral." kata Sri Mulyani dalam sebuah koneferensi pers virtual, Selasa (24/8).
Sri Mulyani menjelaskan, keterlibatan Bank Indonesia pada pembiayaan APBN murni karena dorongan untuk berkontribusi mengatasi pandemi Covid-19. Keputusan ini juga diambil setelah bank sentral mempertimbangkan kondisi neraca keuangan lembaga, kemudian melihat ada ruang untuk ikut terlibat mendanai pandemi.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesai sepakat melanjutkan pembelian obligasi pemerintah di pasar perdana setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III yang akan berlaku hingga akhir tahun depan. Dalam kesepakatan tersebut, bank sentral akan memborong SBN pemerintah melalui private placement.
Mekanisme pembelian SBN tersebut akan dilakukan melalui dua skema. Klaster A, pemerintah akan membeli SBN senilai Rp 58 triliun untuk APBN 2021 dan Rp 40 triliun di APBN 2022. Pada skema ini, Bank Indonesia menyepakati burden sharing sehingga pemerintah tak dibebani dengan pembayaran bunga utang.
Klaster B, pemerintah akan membeli SBN senilai Rp 157 triliun untuk APBN 2021 dan Rp 184 triliun untuk APBn 2022. Bedanya dari klaster A, skema kali ini tidak akan ada burden sharing. Pemerintah akan tetap membayar bunga utang namun dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, yakni reverse repo BI tenor 3 bulan.
Sri Mulyani menjelaskan burden sharing dengan BI membantu pemerintah mengurangi beban biaya bunga utang. Tanpa burden sharing, kenaikan biaya bunga utang dapat mencapai 2% per tahun.
"Dengan adanya SKB ini, kami bisa menurunkan belanja bunga utang terhadap GDP 2,1% hingga 2,5% pada kurun waktu 2021 hingga 2025,
