Belanja Negara per Juli Belum Capai 50%, Defisit APBN Tembus Rp 337 T
Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Juli 2021 mencapai Rp 336,9 triliun atau 2,04% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Penerimaan negara naik 11,5% menjadi Rp 1.031,5 triliun, sedangkan belanja negara tumbuh 9,3% menjadi Rp 1.368,4 triliun atau 49,8% pagu.
"Dengan realisasi penerimaan yang baik dan belanja negara yang tetap dijaga, defist hingga akhir Juli Rp 336,9 triliun, dengan primary balance yang defisit Rp 143,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (25/8).
Sri Mulyani mengatakan, belanja negara hingga akhir Juli terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 952,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 415,5 triliun. Belanja pemerintah pusat naik 20,1% dibandingkan tahun lalu, sedangkan TKDD turun 9,4%.
"Belanja negara sebagai kekuatan countercyclical sudah melakukan kerja kerasnya dan tumbuh 9,3%. Tahun lalu kita masih berjuang menggunakan APBN karena baru beradaptasi dengan WFH," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, menurut Sri Mulyani, kenaikan penerimaan negara hingga Juli didorong oleh seluruh komponen penerimaan. Penerimaan pajak yang naik 7,6% menjadi Rp 647,7 triliun, naik 7,6%. Realisasi penerimaan pajak mencapai 52,7% dari target di APBN 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. "Penerimaan neto mayoritas jenis pajak membaik," kata Sri Mulyani.
Beberapa jenis pajak yang naik signifikan, yakni PPN Impor tumbuh 24,7% pada periode Januari-Juli 2021, setelah terkontraksi 16,7% pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, PPh 26 tercatat tumbuh 18,% dari tahun lalu terkontraksi 6,5%, serta PPN dalam negeri yang tumbuh 12,5% dari tahun lalu terkontraksi 7,5%.
Penerimaan Bea Cukai hingga akhir Juli bahkan tumbuh 29,5% mencapai Rp 141,2 triliun. Realisasi ini mencakup 65,7% dari pagu Rp 215 triliun. Sementara itu, realisasi tertinggi terjadi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai 81,2% dari pagu mencapai 242,1 triliun. Realisasi PNBP sepanjang tujuh bulan terakhir juga naik 15,8% dari periode yang sama tahun lalu.
Ia juga mencatat, realisasi investasi naik signifikan 194% dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 48,6 triliun. Kendati demikian, realisasinya baru 26,3% jika dibandingkan pagunya pagunya Rp 184,5 triliun. Kementerian Keuangan juga mencatat, realisasi komponen pembiayaan mencapai Rp 447,8 triliun atau 44,5% dari pagu Rp 1.006,4 triliun.
Pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini sebesar Rp 961,5 triliun atau 5,82% dari APBN 2021. Sementara pemerintah menargetkan defisit bisa dipangkas tahun depan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 868 triliun atau 4,85%. Hal ini untuk mengejar target kembali ke defisit 3% pada tahun 2023.
Dengan defisit tersebut, pemerintah mematok pendapatan negara tahun depan bisa mencapai Rp 1.840,7 triliun. Penerimaan perpajakan diperkirakan bisa naik tahun depan, kendati demikian PNBP dan penerimaan hibah dipekrirkan turun.
Sementara belanja negra dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun, juga naik dari belanja tahun ini. Kenaikan terutama akan terjadi pada belanja pemerintah pusat khususnya belanja non kementerian dan lembga (K/L), sementara belanja K/L justru dipangkas. Di sisi lain, belanja berupa transfer daerah ikut naik namun tipis.
