Kemenkeu Buka Lowongan 110 Formasi Pejabat Lelang Kelas II

Kemenkeu membuka lowongan untuk 110 formasi pejabat lelang kelas II dengan penempatan tersebar di 31 provinsi di Indonesia.
Image title
3 September 2021, 14:58
kementerian keuangan, lowongan kerja, DJKN
KATADATA
Seleksi pejabat lelang kelas II dilakukan untuk meningkatkan kinerja profesi pejabat lelang kelas II dan mengisi beberapa formasi yang belum terpenuhi di beberapa wilayah/provinsi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan membuka seleksi calon pejabat lelang kelas II  pada tahun ini. Seleksi jabatan ini dilakukan untuk 110 formasi dengan penempatan tersebar di 31 provinsi di Indonesia.

"Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang non-eksekusi sukarela di seluruh Indonesia,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban di Jakarta pada Jumat (3/9). 

Ia menjelaskan, seleksi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja profesi pejabat lelang kelas II dan mengisi beberapa formasi yang belum terpenuhi di beberapa wilayah/provinsi. Penambahan pejabat lelang diharapkan dapat meningkatkan lelang non-eksekusi sukarela. 

Adapun pendaftaran akan dilakukan secara daring dengan persyaratan terkait kelengkapan dokumen, tata cara pendaftaran, serta informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs web https://pl2.kemenkeu.go.id/ yang dibuka mulai 6 sampai 17 September 2021.

Advertisement

Pelaksanaan penerimaan ini akan melalui serangkaian seleksi, yakni meliputi seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya kecuali biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemenkeu.

Seluruh rangkaian pelaksanaan penerimaan calon pejabat lelang lelas II berikut persyaratan kelengkapan dokumen dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.09/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Rio menjelaskan lelang non-eksekusi sukarela telah memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp650 miliar dengan pokok lelang sebesar Rp 29 triliun sepanjang 2021.  Lelang non-eksekusi sukarela  dilakukan terhadap barang milik swasta, perorangan dan badan usaha baik melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun balai lelang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini terdapat sebanyak 135 orang Pejabat Lelang Kelas II (PL II) di 50 wilayah jabatan dan 105 balai lelang yang membantu KPKNL dalam melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela. Namun, ini hanya mencakup 45,15 persen dari keseluruhan kapasitas formasi PL II.

"DJKN memandang perlu untuk melakukan penerimaan PL II pada 2021 sebagai upaya dalam mengoptimalkan jenis lelang non eksekusi sukarela," kata Rio.

Rio berharap penambahan jumlah PL II melalui penerimaan Pejabat Lelang Kelas II ini dapat mengembangkan pelaksanaan lelang. Dengan demikian, misi DJKN untuk mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dapat tercapai.

Rio juga berharap kegiatan ini dapat mengeskalasi penjualan pelaku usaha dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta sebagai wadah untuk membuka potensi lapangan kerja baru.

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait