Dua Kementerian / Lembaga Belum Kantongi WTP, Ini Strategi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap seluruh K/L dapat mengantongi opini WTP.
Image title
7 September 2021, 16:15
sri mulyani, WTP, BPK
Antara/Rivan Awal Lingga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan berupaya agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna, terutama dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah.

Pemerintah mencatat, masih terdapat dua Kementerian/Lembaga yang belum mengantongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap seluruh K/L dapat mengantongi opini WTP. 

"Pada 2020, masih terdapat dua laporan keuangan K/L yang belum mendapat opini WTP.  Namun, capaian ini lebih baik dibandingkan 2019 di mana masih ada tiga laporan K/L yang belum memperoleh Opini WTP," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (7/9).

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2020 mengantongi opini WTP. Ini merupakan tahun kelima LKPP mendapatkan opini WTP sejak 2016. 

Ia menjelaskan, LKPP 2020 merupakan konsolidasi dari 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Pemerintah, menurut dia, akan terus memperbaiki capaian tersebut melalui dua strategi utama.

Pertama, pemerintah akan melakukan upaya perbaikan melalui sinergi dan koordinasi yang intensif di internal pemerintah. Sri Mulyani memastikan akan terus koordinasi dengan BPK selaku lembaga audit eksternal.

Kedua, Kementerian Keuangan akan melakukan pendampingan dan asistensi pada seluruh K/L. Hal ini dilakukan agar tata kelola keuangan pemerintah pusat semakin berkualitas, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas.

"Pendampingan secara intensif akan dilakuak bagi 2 K/L yang terutama belum memperoleh opini WTP," kata Sri Mulyani.

Selain terus meningkatkan capaian LKPP melalui dua langkah tersebut, Sri Mulyani menyebut pemerintah tidak akan berpuas diri dan berhenti hanya pada pencapain opini WTP. Pemerintah akan terus mengupayakan agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna, terutama dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Manoarfa sebelumnya mengungkapkan, BPK nyaris tidak memberi opini WTP pada LKPP 2020. Hal ini dikarenakan langkah Kementerian Keuangan yang beberapa kali mengutak-atik anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mendanai program PEN membuat sejumlah program di Kementerian/Lembaga terpaksa ditunda.

"Sebagai catatan saja, BPK kemarin hampir tidak memberikan WTP pada pemerintah karena pelaporan program pemulihan (PEN)," kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Bappenas, Rabu (1/9).

Ia menjelaskan, refocusing yang berulang kali berdampak pada kelancaran pelaporan K/L kepada BPK. Lembaga auditor negara, menurut dia, juga menyoroti laporan Bappenas meski tak banyak anggaran hasil refocusing di lembaganya yang mengalir untuk PEN.

Sri Mulyani telah mengubah APBN tahun ini hingga empat kali. Dari empat kali refocusing itu, dia memperoleh anggaran Rp 144,9 triliun yang sebagian besar dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang melonjak sejak Juli lalu.

Pemerintah pun mengerek pagu anggaran untuk program PEN 2021 hingga dua kali lipat dari pagu awal APBN 2021  menjadi Rp 744,77 triliun. Meski demikian, realisasinya hingga 20 Agustus baru mencapai Rp 326,74 triliun. 

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait