DPR Soroti Membengkaknya Beban Bunga Utang dalam 10 Tahun Terakhir

Badan Anggaran DPR RI menyoroti rasio bunga utang terhadap pendapatan negara yang terus membengkak dalam satu dekade terakhir.
Image title
13 September 2021, 15:12
utang, utang pemerintah, dpr
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Ilustrasi. Rapat Banggar DPR RI pada Senin (13/9), antara lain menyepakati besaran pembiayaan utang dalam APBN tahun depan Rp 973,5 triliun.

Pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp 405,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2022). Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rasio bunga utang terhadap pendapatan negara yang terus membengkak dalam satu dekade terakhir.

"Kami sadari bersama bahwa rasio pembayaran (bunga utang) sebesar 7,51% pada 2012 terus meningkat saat ini dan  diperkirakan mencapai 22,05% terhadap pendapatan 2022," ujar Kepala Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN 2022, Senin (13/9).

Said mengatakan, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada tahun ini yang menyentuh 19,06% dari pendapatan  hampir dua kali lipat dari rasio yang disarankan Dana Moneter Internasional (IMF) 7%-10%. Ini juga bahkan tiga kali lebih besar dari batas aman yang disarankan International Debt Relief 4,6%-6,8% 

Ia juga menyoroti rasio utang pemerintah terhadap penerimaan yang melampaui rekomendasi dua lembaga tadi. Rasio utang pemerintah saat ini mencapai 369% terhadap pendapatan negara, jauh di atas ambang batas maksimal yang direkomendasikan IMF 90%-150% dan International Debt Relief 92%-167%.

Advertisement

Untuk itu, menurut dia, DPR akan meminta pemerintah untuk memasukkan roadmap pembiayaan utang ke dalam undang-undang APBN 2022. Dia  menyarankan pemerintah bisa menggunakan referensi dari IMF maupun International Debt Relief yang bukan hanya membandingkan rasio utang dan bunga utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga terhadap penerimaan negara. 

Roadmap kebijakan pembiayaan utang juga harus mencakup upaya untuk mengurangi ktergantungan pembelian SBN dari perbankan dan Bank Indonesia (BI).  Ia menilai, kepemilikan bank yang sangat besar dalam Surat Berharga Negara (SBN) hanya akan mengurangi peran industri perbankan untuk memberikan likuiditas ke sektor riil. 

Said juga menyoroti kepemilikian asing terhadap SBN masih cukup tinggi meski terpantau terus turun. Kepemilikan SBN oleh investor asing saat ini 22,4% terhadap total SBN yang sudah diterbitkan, turun dari porsi 38,57% pada akhir 2019.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk terus mengurangi penerbitan SBN dalam denominasi dolar AS, yen Jepang maupun Euro. Menurutnya porsi penerbitan SBN denominasi asing bisa disesuaikan dengan porsi ekspor RI.

"Harapan kami penerbitan SBN dalam bentuk US dolar bisa dikurangi setidaknya porsi kita sesuaikan saja dengan ekspor kita yang begitu besar terhadap Tiongkok yang 19%. Sehingga kita tidak gonjang-ganjing depresiasi rupiah terus menerus toh kita terbesar perdagangannya ekspor kita ke Tiongkok," kata Said.

Dalam RAPBN 2022, pemerintah akan membayarkan bunga utang domestik Rp 393,7 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 12,2 triliun.

Adapun rapat Banggar DPR RI siang ini, antara lain menyepakati besaran pembiayaan utang dalam APBN tahun depan Rp 973,5 triliun. Ini terdiri atas utang dari SBN senilai Rp 991 triliun, pinjaman dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 65,2 triliun, dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 83 triliun.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait