DPR Soroti Anggaran Jumbo BPDPKS di Tengah Isu Moratorium Sawit
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan menerima anggaran mencapai Rp 5,8 triliun atau lebih dari separuh anggaran Badan Layanan Umum (BLU) yang disiapkan Kementerian Keuangan. Dana jumbo ini menuai sorotan dari DPR lantaran diberikan saat kelanjutan moratorium sawit belum ada jelas.
"Besarnya alokasi anggaran ini perlu diperjelas rencana penggunaan ke depannya karena saat ini program moratorium sawit pemerintah belum jelas, dan bagaimana nanti arah peremajaan sawit," ujar anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Rabu (22/9).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang juga hadir dalam rapat yang sama mengungkapkan pihaknya masih akan memperhatikan kelanjutan moratorium sawit oleh pemerintah. Adapun penerimaan negera dari BPDPKS , menurut dia, sangat tak menentu karena mengikuti harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.
Berdasarkan Buku Nota II dan RAPBN 2022, target penerimaan negara dari BLU Kementerian Keuangan tahun depan mencapai Rp 38,6 triliun. Nilai ini merupakan gabungan dari penerimaan berbagai BLU di bawah Kementerian keuangan, yang sebagian besar disumbangkan oleh BPDPKS.
Sementara menyangkut program BPDPKS untuk peremajaan perkebunan, menurut Suahasil, ini menjadi kewenangan BLU bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. "Proses peremajaan memang harus dikakukan, nanti kami dorong BPDPKS," kata Suahasil.
Ketentuan mengenai Moratorium Sawit diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018. Melalui beleid tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan perkebunan kelapa sawit.
