Efek Belanja Kesehatan Minim ke Ekonomi karena Didominasi Barang Impor
Pemerintah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk klaster kesehatan pada tahun ini mencapai Rp 214,96 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja kesehatan ini tidak banyak memberi efek rembatan ke ekonomi meski plafonnya cukup besar karena mayoritas merupakan barang impor.
"Salah satu tantangan kita karena belanja ini masih didominasi oleh barang impor sehingga multiplier effectnya ke dalam negeri menjadi sangat terbatas," kata Sri Mulyani dalam Diskusi Virtual Bertajuk ForumIndonesia Bangkit oleh CIMB Niaga, Rabu (29/9).
Sri Mulyani menjelaskan belanja kesehatan pada tahun ini difokuskan untuk vaksinasi, tracing, testing dan treatment (3T), insentif tenaga kesehatan, serta penyediaan obat-obatan. Indikasi dari tingginya impor untuk kebutuhan kesehatan tercermin dari laporan Insentif perpajakan untuk impor vaksin dan alat kesehatan yang cukup besar.
Kementerian Keuangan melaporkan sejak awal tahun hingga 31 Agustus 2021, nilai insentif perpajakan yang sudah diberikan untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp 4,92 triliun. Insentif perpajakan ini mencakup pembebasan bea masuk dan penghapusan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
Nilai insentif untuk impor alat kesehatan sebesar Rp 1,37 triliun, sedangkan untuk impor vaksin Rp 3,55 triliun. Khusus impor vaksin, menurut dia, pembebasan perpajakan diberikan untuk mendatangkan 217 juta dosis vaksin.
Meski minim efek ganda, menurut Sri Mulyani, belanja kesehatan penting untuk menjamin kesehatan masyarakat. Ini juga secara tidak langsung memberi pondasi yang kuat terhadap ekonomi.
"Anggaran PEN untuk kesehatan masih besar karena vaksinasi menjadi persyaratan untuk membentuk kemampuan menangani Covid-19 saat terjadi lonjakan, dengan begitu ini skenario untuk beralih dari pandemi menuju endemi," kata Sri Mulyani.
