Ditjen Pajak Gelar Tax Amnesty Jilid 2 Hanya 6 Bulan dan Secara Online

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II akan dimulai pada 1 Januari 2022 dan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2021.
Image title
8 Oktober 2021, 09:27
tax amnesty, wajib pajak, pajak, wp orang pribadi, wp badan
ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Program tax amnesty dapat diikuti oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi maupun badan.

Kementerian Keuangan berencana kembali menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dikenal dengan tax amnesty jilid II mulai awal tahun depan. Hal ini tertuang dalam belid baru perpajakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan DPR RI kemarin (7/10).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, program tax amnesty jilid II akan dimulai pada 1 Januari 2022 dan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2022.

"Karena sifatnya adalah pelaporan deklaratif, kami menginginkan ini bisa dilakukan secara online. Ini agar lebih cepat, mudah, dan akuntabel mengurangi interaksi petugas dengan wajib pajak," kata Suryo dalam konferensi pers virtual, Kamis (7/10).

Ia mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan infrastrukturnya dan akan menggelar sosialisasi ke masyarakat. Kedua hal ini akan dilakukan secara simultan mengingat implementasi program ini hanya tersisa kurang dari tiga bulan lagi.

Wajib Pajak (WP) yang bisa ikut program ini adalah orang pribadi maupun badan. Program ini juga bisa diikuti oleh WP yang sebelumnya telah mengikuti program tax amnesty jilid I tetapi nominal yang dilaporkan kurang.

Sebagaimana rencana tax amnesty yang disepakati pemerintah bersama Komisi XI dalam RUU HPP akhir bulan lalu, program ini akan dilaksanakan dalam dua skema. Pertama, harta yang diperoleh WP sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015 atau sebelum periode tax amnesty jilid pertama. Kedua, harta diperoleh pada 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 atau setelah tax amnesty.

Harta yang dilaporkan akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan bersifat final. Perhitungannya dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Ketentuan tarif pada program tax amnesty ini akan mengikuti dua skema sebelumnya. Adapun skema pertama, akan berlaku tarif sebagai berikut.

  • Tarif 6% untuk harta dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, kemudian diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau bisa juga jenis harta yang diparkirkan di SBN
  • Tarif 8% untuk harta dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, tetapi tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan di dalam negeri atau tidak juga di SBN
  • Tarif 11% untuk harta di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

Kemudian ketentuan tarif untuk skema kedua, sebagai berikut.

  • Tarif 12% untuk harta di dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, kemudian diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau bisa juga jenis harta yang diparkirkan di SBN.
  • Tarif 14% untuk harta di dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, tetapi tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan di dalam negeri atau tidak juga di SBN
  • Tarif 18% untuk harta di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

Sementara ketentuan untuk pedoman menghitung besaran jumlah harta bersih juga berbeda sesuai skemanya. Penghitungan harta untuk skema pertama berlaku enam ketentuan.

Pertama, untuk harta berupa kas atau setara kas akan dihitung dengan nilai nominal. Kedua, untuk harta berupa tanah atau bangunan atau kendaraan bermotor, maka nilai ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak. Ketiga, untuk harta berupa emas dan perak ketentuannya mengikuti nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam.

Keempat, untuk harta berupa saham atau waran yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka perhitungannya mengikuti nilai yang dipublikasikan BEI. Kelima, untuk surat berharga negara (SBN) dan efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan maka nilainya mengikuti ketentuan PT Penilai Harga Efek Indonesia. Keenam, jika harta tersebut tidak bisa dihitung dengan lima ketentuan sebelumnya, maka nilainya ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik.

Sementara untuk skema kedua berlaku perhitungan dua ketentuan perhitungan. Pertama, nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas. Kedua, harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait