Bareskrim Polri Dilibatkan dalam Satgas BLBI, Penagihan Bakal 'Panas'

Pemerintah memaksimalkan penagihan kepada obligor dan debitor BLBI dengan menambah sejumlah lembaga ke dalam struktur kepengurusan satgas, antara lain Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Image title
8 Oktober 2021, 18:00
BLBI, utang BLBI, obligor, debitor
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban. Satgas BLBI menegaskan akan terus menagih utang para obligor dan debitor.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyebut akan terus mengejar utang para obligor atau debitur. Penagihan akan dimaksimalkan dengan menambah sejumlah lembaga ke dalam struktur kepengurusan satgas, antara lain Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, pihaknya sejauh ini masih melakukan pemanggilan bersifat sukarela. "Kalau masa ini sudah selesai, maka pemerintah akan melakukan yang ada di wewenang kami, tunggu saja," kata Rio dalam diskusi dengan media, Jumat (8/10).

Pernyataan Rio mengindikasikan langkah lain yang akan diambil Satgas untuk memaksa para pengemplang memenuhi  kewajibannya. Ia mengatakan, Presiden Jokowi telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2021 yang memutuskan bahwa Bareskrim Polro masuk dalam susunan kepenguruan Satgas BLBI.

"Kalian bisa tahu arahnya ke mana. Jadi kalau boleh saya bilang bahwa mesinnya mulai makin panas dan pemerintah akan melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan cepat," kata Rio.

Selain Bareskrim Polri, Kepres tersebut juga memasukkan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) serta Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanana Nasional (ATR/BPN).

"Presiden mengikutsertakan ATR BPN, ini menunjukan bahwa betapa pentingnya pertanahan terkait dengan bagaimana kita memonetisasi nanti hasil dari Satgas BLBI ini," ujarnya.

Rio mengatakan, banyak obligor atau debitur yang menolak mengakui tagihannya. Ia menyebut, tidak jarang mereka yang hadir dalam pemanggilan mempertanyakan nominal utang yang ditetapkan.

"Dalam pemanggilan tersebut kebanyakan dari mereka selalu mempertanyakan soal jumlah, dan ini adalah sesuatu yang terjadi waktu zaman BPPN juga," kata Rio.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfu MD sebelumnya juga sempat menyinggung perihal langkah tegas untuk memanggil obligor atau debitur. Ia memperingatkan bahwa pemerintah saat ini masih mengupayakan penyelesaian melalui jalur perdata, kendati demikian tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke jalur pidana.

Hal ini karena dia menilai bukan tidak mungkin para pengemplang akan terlilit tindakan pidana. Dia mencontohkan yaitu pemberian keterangan palsu, pengalihan aset yang secara sah sudah dimiliki negara, bahkan kemungkinan pemalsuan dokumen.

Mahfud juga menjelaskan pemerintah memberlakukan sistem pemanggilan selama tiga kali kepada debitur untuk proses penyelesaian utang. Pemanggilan pertama dan kedua dilakukan secara tertutup, dan pemanggilan ketiga secara terbuka melalui pengumuman koran.

"Namun apabila belum hadir juga, langkah-langkah selanjutnya akan tetap dilakukan sampai masalahnya jelas, atau bisa juga kalau tetap tidak hadir dianggapnya wan prestasi," kata Mahfud saat hadir dalam prosesi ambil alih aset bekas BLBI secara virtual pada akhir Agustus lalu.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait