Sri Mulyani Minta RI Dapat Kelonggaran Capai Target Perubahan Iklim
Perubahan iklim menjadi salah satu perhatian serius dunia saat ini di samping penanganan pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan semua negara harus mengambil peran dari sisi dukungan pembiayaan, tetapi dengan memperhatikan kesiapan masing-masing.
"Negara berkembang harus diberikan fleksibilitas dan tidak dipatok dengan standar yang sama dengan negara maju, mengingat perbedaan kapasitas fiskal yang dimiliki,” kata Sri Mulyani dalam Keterangan resminya, Rabu (27/10).
Indonesia dalam lima tahun terakhir telah menarik dana 4,1% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya untuk penanganan perubahan iklim. Meski demikian kebutuhan pembiayaan untuk menghadapi perubahan iklim tampaknya lebih besar dari alokasi yang sudah diberikan.
Sri Mulyani mengatakan, Indonesia mematok target pengurangan emisi karbon sampai 29% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri sesuai Nationally Determined Contributions (NDCs). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah butuh anggaran US$ 365 miliar atau setara Rp 5.183 triliun untuk mencapai tujuan tersebut..
RI juga punya target lebih ambisius yakni mencapai pengurangan emisi 41% pada periode yang sama, tetapi dengan bantuan pihak lain. Sri Mulyani mengatakan, diperlukan pendanaan US$ 479 miliar atau Rp 6.801 triliun untuk mencapai target tersebut.
"Negara maju mempunyai kewajiban untuk membantu negara berkembang dalam melawan perubahan iklim dan transisi untuk menurunkan emisi dengan proses transisi adil dan terjangkau," ujarnya.
