Kemenkeu: Tukang Kritik Utang Seharusnya Taat Bayar Pajak

Agustiyanti
4 November 2021, 17:58
yustinus prastowo, utang pemerintah, pajak, utang
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan mentalitas tidak ingin negara berutang tetapi enggan membayar pajak tidak boleh ada di masyarakat.

 

Kementerian Keuangan mendapatkan banyak kritik dari masyarakat lantaran menambah utang dalam jumlah besar selama pandemi Covid-19. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, masyarakat boleh mengkritik kebijakan utang pemerintah, tetapi harus disertai dengan ketaatan membayar pajak.

Advertisement

“Kalau tidak mau utang, konsekuensinya masyarakat harus taat bayar pajak. Tapi kalau tidak mau dua-duanya, bisa bubar republik ini," ujar Prastowo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Denpasar, Rabu (3/11). 

Ia menegaskan mentalitas tidak ingin negara berutang tetapi enggan membayar pajak tidak boleh ada di masyarakat. Menurut dia, banyak orang mengkritik seolah negara hanya berutang, tetapi tidak ada dampaknya terhadap perekonomian. 

“Kita mengkritik pemerintah utang bertambah, tetapi seolah statis hidup ini. Padahal aset pemerintah saat ini sudah meningkat menjadi Rp 11 ribu triliun, dua kali lipat utang pemerintah,” kata dia. 

Yustinus menjelaskan, utang pemerintah saat ini juga bukan hanya cermin dari satu rezim pemerintah, tetapi akumulasi dari berbagai rezim pemerintah. Ia mencontohkan, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan surat utang negara dengan tenor di atas 10 tahun yang dibebankan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal serupa juga dilakukan Jokowi yang membebankan utang kepada penerusnya. 

Di sisi lain, menurut Yustinus, pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya berhasil mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang di bawah 30% terhadap PDB selama bertahun-tahun pemerintah sebelum diterpa pandemi Covid-19. Namun, Covid-19 memaksa pemerintah menerbitkan utang dalam jumlah besar untuk membiayai besarnya kebutuhan belanja publik. 

“Walaupun utang besar, tetapi ini untuk membiayai belanja publik,” kata dia. 

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement