Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.000 T Didorong Pinjaman Pemerintah

Utang luar negeri Indonesia hingga akhir kuartal ketiga tahun ini mencapai US$ 423,1 miliar atau sekitar Rp 6.008 triliun, naik 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Image title
15 November 2021, 11:08
utang luar negeri, utang pemerintah, utang
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Pertumbuhan ULN pada Juli-September lebih rendah dibandingkan kuartal kedua yang tumbuh 2%.

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia hingga akhir kuartal ketiga tahun ini mencapai US$ 423,1 miliar atau sekitar Rp 6.008 triliun, naik 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ULN antara lain didorong oleh utang luar negeri pemerintah yang bertambah seiring penerbitan global bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta euro.

Berdasarkan data BI,  Utang luar negeri pemerintah per akhir kuartal III mencapai US$ 205,5 miliar, tumbuh 4,1% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal II sebesar 4,3%. Sementara utang swasta hanya tumbuh 0,2% secara tahunan, setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan ULN pemerintah terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro. Ini merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG.

Erwin menilai ULN pemerintah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Utang juga diutamakan mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ULN pemerintah dipergunkan untuk mendukungan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan alokasi 17,9% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1%.

"Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," ujar Erwin dalam keterangan resmi, Senin (15/11). 

Sementara itu, menurut Erwin, utang bank setral memang meningkat pada kuartal tiga dibandingkan kuartal kedua tetapi tak menimbulkan tambahan beban utang.  Posisi ULN Bank Sentral pada kuartal III 2021 meningkat sebesar US$ 6,3 miliar dibandingkan kuartal II 2021 menjadi 9,1 miliar dolar AS. 

"Initerutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR)," kata Erwin .

Pada Agustus 2021 IMF mendistribusikan tambahan alokasi SDR secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Alokasi ini  ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.

"Alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman dari IMF karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan," ujar Erwin. 

Sementara itu, BI mencatat ULN swasta para kuartal ketiga 2021 tumbuh 0,2% secara tahunan menjadi US$ 208,5 miliar, berbalik dibandingkan kontraksi 0,3% secara tahunan pada kuartal kedua 2021. Pertumbuhan ULN swasta disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,0% secara tahunan, melambat dari 1,6% pada kuartal II 2021. Sedangkan pertumbuhan ULN lembaga keuangan , mengalami kontraksi sebesar 2,7% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kontraksi kuartal sebelumnya sebesar 6,9%.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4% dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada kuartal III 2021 tetap terkendali," kata Erwin. 

Hal ini, menurut dia, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37%, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya 37,5%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2% dari total ULN. 

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya." kata dia. 

 

 

Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait