DJP Akan Rampungkan 75 Kasus Tindak Pidana Pajak pada Tahun Ini

DJP tengah mengelola 315 kasus pidana pajak yang sudah diterbitkan surat perintah penyidikannya.
Image title
23 November 2021, 14:16
djp, pajak, kasus pajak, kasus tindak pidna pajak
Ilustrasi. DJP menargetkan dapat merampungkan 75 kasus tindak pindana pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan, terdapat 315 kasus pidana pajak yang  sudah dalam tahap penerbitn surat perintah penyidikan (sprindik) terkait. Sebanyak 75 kasus ditargetkan rampung pada tahun ini.

Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP Teguh mengatakan target tersebut berasal dari tiga administrasi perkara, yakni P21 atau berkas yang dinyatakan lengkap, penyitaan aset, dan penyerangan tersangka dan barang bukti. 

"Hingga saat ini, penyelesaiannya baru 64% dari target 75 kasus, ini baru penyidikan. Kalau sudah penuntutan, itu ke Kejaksaan," kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/11).

Teguh mengatakan, terdapat 55 kasus yang sudah masuk dalam tahap P21  Sementara itu, ada 39 kasus yang masuk tahap dua ke Kejaksaan yang termasuk dalam tambahan kasus tahun lalu.

Ia menjelaskan, target penyelesaian kasus pada tahun ini naik dibandingkan tahun lalu. Pada tahun lalu, proses penyidikan terganggu oleh pandemi sehingga baru kembali masif pada tahun ini. Penyidikan pada tahun lalu juga hanya dilakukan dalam tahap administrasi P21 dan formal P22. Penyitaan aset baru dilaksanakan pada tahun ini. 

"Sekarang kan jadi tiga, ada P21, sita aset dan tahap kedunyaa atau P22, karena harus ada sita aset untuk pemulihan negara," kata Teguh.

Salah satu kasus yang baru saja ditangani yakni dugaan kasus pidana pajak yang melibatkan tersangka inisial HI (39). Berkas penyidikan atas HI telah dinyatakan lengkap atau masuk tahap P21 pada 17 November lalu. Sehari kemudian, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menangkap tersangka dan barang buktinya.

HI terjerat tindak pidana berupa penerbitan faktur pajak palsu untuk PT BUL. Manipulasi dilakukan untuk tahun pelaporan pajak 2011 sampai 2012. Berdasarkan perhitungan DJP, nilai kerugian negara dari kasus tersebut ditaksir Rp 10,2 miliar.

HI kemudian disangkakan dengan pasal 39A huruf a dan pasal 39 ayat (1) huruf d Jo pasal 43 ayat (1) UU KUP Jo pasal 64 KUHP. Setelah penangkapan, HI  dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait