Memicu Desakan Pemecatan Sri Mulyani, Berapa Anggaran MPR?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan teguran dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena memangkas anggaran lembaga tersebut. MPR bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Sri Mulyani karena telah memotong anggaran lembaga tersebut.
Permintaan untuk memecat Sri Mulyani datang dari Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kemarin (30/11). Ia memprotes kebijakan Sri Mulyani yang telah memangkas anggaran MPR yang nilainya sudah kecil. Hal ini, menurut Fadel, tidak sejalan dengan kondisi keorganisasi MPR yang justru lebih gemuk dari semula empat pimpinan menjadi 10 pimpinan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun ikut menimpali pernyataan Fadel. Ia mengatakan Sri Mulyani tidak menghargai MPR karena berulang kali diundang untuk rapat namun mangkir. Sri Mulyani dipanggil pimpinan dan Badan Anggaran MPR RI untuk membicarakan perkara refocusing anggaran Covid-19, termasuk anggaran di lembaganya.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Selasa (30/11).
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan sanggahan. Ia menegaskan bahwa pemangkasan dilakukan di semua Kementerian dan Lembaga (K/L). Anggaran ini digunakan untuk sejumlah keperluan penanganan pandemi Covid-19. "Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui bahwa pada 2021, Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian dan Lembaga harus dilakukan refocusing empat kali," kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (1/12).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, hasil dari pemangkasan anggaran K/L tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 khususnya untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran dipakai untuk membayar klaim perawatan pasien positif Covid-19 yang melonjak saat adanya varian Delta. Ini termasuk untuk mendukung akselerasi vaksinasi dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
