Sindiran Sri Mulyani ke Perokok Picu Kritik, Apa Kabar Setoran Cukai?

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyindir para perkokok membebani negara karena meyerap anggaran subsidi kesehatan yang cukup besar.
Image title
Oleh Abdul Azis Said
17 Desember 2021, 13:34
rokok, cukai rokok, sri mulyani penerimana nega
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan rata-rata sebesar 12%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut para perokok membebani negara karena meyerap anggaran subsidi kesehatan yang cukup besar. Hal ini memicu kritikan di media sosial, terutama terkait sumbangan rokok terhadap penerimaan negara yang lebih besar dalam bentuk cukai.

Kritik antara lain datang dari sastrawan Saut Situmorang. Ia mempertanyakan pihak mana yang layak dicap sebagai beban negara. Ia menilai perokok justru menyumbang setoran cukai ke negara.

"BPJS itu tidak gratis, baik bagi perokok ataupun bukan, bahkan mahal bayarannya. (kemudian) Cukai dari rokok meliputi lebih daripada 90% cukai yang diterima pemerintahan. Jadi yang membebani rakyat pembayar pajak Indonesia itu siapa?," kata Saut dalam cuitan di akun twitter pribadinya @AngrySipelebegu.

Kritikan terhadap pernyataan Sri Mulyani tak hanya datang dari Saut. Kolom komentar berita Katadata.co.id berjudul 'Sri Mulyani: Perokok Jadi Beban Negara, Habiskan Anggaran BPJS Rp 15 T" di Instagram turut dibanjiri kritikan terhadap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. 

Seperti Saut, sebagian warganet yang mengkritik, berkomentar bahwa rokok juga memberikan sumbangan besar terhadap negara, terutama dalam bentuk cukai. Meski demikian, banyak pula dukungan yang diberikan warganet terhadap pernyataan Sri Mulyani. 

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Katadata Indonesia (@katadatacoid)

Adapun menanggapi kritikan Saut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa anggaran PBI JKN yang disebutkan Sri Mulyani pada 2021 yang dinikmati oleh 96,8 juta penerima. Puluhan juta jiwa peserta penerima PBI tersebut merupakan mereka yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu bayar iuran sehingga layanan kesehatan BPJS diberikan secara gratis. 

Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa cukai memang instrumen pengendalian yang dimiliki pemerintah untuk mengurangi dampak negatif.

Namun, berapa sebenarnya sumbangan penerimaan cukai rokok terhadap APBN?

Berdasarkan data APBN Kita yang dirilis Kementerian Keuangan, penerimaan cukai rokok hingga Oktober 2021 mencapai Rp 143,78 triliun, naik 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan ini juga sudah mencapai 82,74% dari target. 

Cukai rokok atau hasil tembakau hingga Oktober menyumbang 96,6% total penerimaan cukai. Sementara terhadap keseluruhan penerimaan negara, cukai hasil tembakau berkontribusi 11,26%. 

Kenaikan penerimaan cukai rokok juga sejalan dengan kenaikan tarif yang dilakukan pemerintah pada tahun ini rata-rata sebesar 12,5%. Pada tahun depan, pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12%. Sementara target penerimaan cukai rokok ditetapkan sebesar Rp 193 triliun dan berkontribusi 95% dari total target penerimaan cukai. 

Kenaikan tarif cukai rokok akan berpengaruh terhadap harga eceran rokok, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini. 

Sri Mulyani dalam konferensi persnya beberapa hari lalu mengatakan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengungkap 20-30% dari anggaran itu mengalir untuk biaya perawatan kesehatan yang ditimbulkan akibat merokok.

Biaya kesehatan akibat merokok mencapai Rp 17,9 triliun sampai Rp 27,7 triliun per tahun. Dari biaya tersebut, terdapat Rp 10,5 triliun sampai Rp 15,6 triliun merupakan biaya perawatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani kemudian menyingung beban biaya kesehatan akibat merokok ini meningkat karena sebagian besar perokok ternyata tidak menurunkan konsumsinya sekalipun ada pandemi. Padahal beberapa riset menunjukkan perokok memiliki risiko terinfeksi Corona 14 kali lebih tinggi dari yang bukan perokok. Selain itu, mereka juga berisiko 2,4 kali lebih besar mengalami geala infeksi berat dan memiliki prognosisi buruk.

"Kondisi ini berarti akan membebani karena seluruh penderita Covid-19 ditanggung oleh negara," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kebijakan CHT 2022 secara virtual, Senin (13/12). 

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah menggunakan instrumen kenaikan tarif cukai untuk menekan prevalensi merokok di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat prevalensi perokok laki-laki dewasa Indonesia sebesar 71,3%. Dari indikator ini, Indonesia berada di peringkat pertama dunia. Sementara dari prevalensi total perokok dewasa, Indonesia mencapai 37,6%, tertinggi kelima di dunia.

Perokok anak di Indonesia juga masih tinggi dengan prevalensi 9% pada tahun ini, bahkan sempat menyentuh 9,9% pada tahun 2019.

Sri Mulyani pun membeberkan sejumlah dampak negatif dari rokok yang kemudian jadi alasan pemerintah untuk melanjutkan kenaikan tarif cukai Dari sisi kesehatan, konsumsi rokok menjadi faktor risiko kematian terbesar kedua di Indonesia sebesar 17,03%. Ini lebih tinggi dari risiko kematian akibat diet tidak sehat, gula darah tinggi serta obesitas.

Selain itu, rokok juga menyebabkan rumah tangga semakin miskin karena rokok menjadi pengeluaran kedua tertinggi bagi rumah rumah tangga. Berdasarkan data Susenas Maret 2021, rokok menyerap 11,9% dari pengeluaran rumah tangga miskin di perkotaan. Rokok menghabiskan 11,24% dari pengeluaran rumah tangga miskin di pedesaan. Belanja untuk rokok bahkan lebih tinggi dibandingkan untuk membeli daging ayam dan telur ayam ras.

"Rokok menjadikan rumah tangga semakin miskin, karena pengeluaran yang seharusnya untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga justru dikeluarkan untuk rokok," kata dia. 

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait