RUU Ibu Kota Negara Akan Disahkan, Mayoritas Anggarannya dari APBN?

Pemerintah belum menetapkan secara khusus anggaran pembangunan Ibu Kota Negara dalam APBN 2022 karena menunggu RUU IKN disahkan.
Image title
Oleh Abdul Azis Said
18 Januari 2022, 09:41
ibu kota negara, ibu kota baru, APBN, ruu IKN
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Pansus akan membawa RUU IKN dalam Sidang Paripurna hari ini setelah rapat maraton dengan pemerintah.

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akan membawa pembahasan RUU IKN ke pengambilan keputusan tingkat kedua di Rapat Paripurna DPR hari ini (18/1). Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan skema pendanaan ibu kota baru yang akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Mengutip laman resmi ikn.go.id, skema pembiayaan pemindahan ibu kota baru masih mengacu pada rencana awal pemerintah yang diusulkan pada 2019, yakni mayoritas pembiayaan berasal dari swasta dan badan usaha. 

Berdasarkan estimasi awal, pemindahan ibu kota menelan anggaran Rp 466 triliun. Pembiayaan diutamakan peran besar swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun atau 54,2% dari total rencana anggaran. Pembiayaan lewat investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) secara langsung sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,4%.

"Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN," demikian tertulis dalam laman tersebut, dikutip Selasa (18/1).

Advertisement

Dengan demikian, pembiayaan yang bersumber dari APBN diperkirakan sebesar Rp 90,3 triliun atau 19,4% dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. 

Pemerintah juga menjelaskan, pelibatan swasta lebih besar akan dilakukan dengan mempertimbangkan melimpahnya likuiditas dunia usaha selama pandemi. Hal ini tidak lepas dari pelonggaran fiskal dan moneter yang membuat likuiditas di pasar keuangan melimpah dan cukup untuk menggerakan aktivitas ekonomi.

"Kecukupan likuiditas tersebut memberi peluang bagi seluruh pelaku usaha atau swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN," ujar pemerintah.

Meski demikian, terdapat versi lain pembiayaan IKN yang sempat dimuat di laman resmi ikn.go.id, yakni mayoritas pendanaan IKN atau 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta, dan BUMN.

 

Adapun jika mengacu pada Buku Saku Pemindahan IKN yang dibuat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, skema pendanaan dengan APBN dilakukan secara langsung dan sebagian menggunakan skema pengelolaan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang  sudah dialokasikan khsusu atau earmark

Pendanaan dari APBN ini terutama untuk membangun istana dan bangunan strategis TNI/Polri. Tujuan lainnya seperti pengadaan lahan dan infrastruktur dasar, diplomatic compound, ruang terbuka hijau serta rumah dinas bagi ASN/TNI/Polri.

Sementara melalui skema KPBU dapat berupa availability payment (AP) atau tarif/user charge. Selain itu, dalam skema KPBU, penyediaan infrastruktur juga dapat melalui skema bangunan guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), kerjasama pemanfaatan (KSP) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). 

Pembiayaan melalui skema KPBU dipakai untuk pembangunan infrastruktur dasar dan utilitas selain yang dibiayai APBN, termasuk pembangunan rumah dinas untuk ASN. Pembangunan gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif, sarana konektivitas serta pendidikan, museum dan kesehatan juga didanai melalui skema ini.

Skema terakhir yakni melalui pembiayaan swasta dan BUMN/D yang mencakup seperempat dari pembiayaan IKN. Pembiayaan melalui skema ini terutama untuk mendukung pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta. Selain itu, pembiayaan skema ini juga untuk pembangunan sarana kesehatan swasta, science-technopark, pusat perbelanjaan serta meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).

Di sisi lain, Kementerian Keuangan sendiri belum memberi kejelasan terkait besaran kontribusi APBN untuk proyek ini.

 "Nilai anggaran yang benar baru diketahui bila pembangunan IKN sudah selesai," kata Isa dalam keterangan tertulisnya kepada Katadata.co.id, Senin (17/1).

Isa dalam pernyataan terpisah awal bulan ini menjelaskan, dana pembangunan IKN belum dianggarkan secara khsusu di dalam APBN 2022. Ini karena RUU IKN baru dibahas setelah postur APBN disahkan, sehingga tidak ada alokasi khusus untuk proyek ini.

Isa mengatakan pihaknya mulai akan mempersiapkan kebutuhan anggaran setelah RUU IKN diserahkan oleh Presiden ke DPR dan ditetapkan sebagai UU. 

"Nanti akan lebih konkrit setelah RUU ditetapkan, Kementerian Keuangan tentunya akan mendapat arahan presiden," kata Isa dalam konferensi pers APBN KITA awal bulan ini.

Meski demikian, menurut Isa, sudah terdapat beberapa belanja kementerian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan ibu kota baru namun tidak ditagging sebagai anggaran IKN. Ia mencontohkan, proyek pembangunan waduk serta jembatan penghubung di teluk Balikpapan yang nantinya membantu menghubungkan kawasan IKN dengan beberapa kota penting di sekitarnya.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait