Sri Mulyani Akan Beri Tunjangan untuk PNS yang Pindah ke Ibu Kota Baru
Kementerian Keuangan berencana memberikan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut pindah ke ibu kota baru Kalimantan Timur. Tunjangan ini akan masuk dalam pembiayaan pemindahan ibu kota dalam jangka panjang.
Menteri keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru hingga 2045 akan dibagi ke dalam lima tahap. Ia menyebut, tahap awal 2022-2024 merupakan tahap kritis yang nantinya fokus pada belanja barang, termasuk untuk pembangunan akses. Selain itu, akan ada ttahap selanjutnya pada 2025-2045.
"Kalau sampai pada tahap benar-benar pemindahan maka dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjanagan sebagai konsekuensi dari pemindahan itu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers dengan media, Selasa (18/1).
Bendahara negara itu menjelaskan, pemberian tunjangan sebagai pertimbangan bahwa para ASN harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan model kerja baru di lokasi ibu kota negara nanti.
Jika mengacu pada penjelasan dalam laman resmi ikn.go.id, kawasan IKN nanti akan menerapkan 100% konektivitas digital dan TIK baik untuk penduduk maupun bisnis, serta 80% konektivitas menggunakan transportasi umum. Kawasan pemerintahan juga akan dibangun 80% berkonsep hijau. "Ini akan berbeda sekali dengan konsep kita yang sekarang ini dilakukan, desain dari perkantoran akan berbeda anda akan menimbulkan sebuah dinamika yang baru," kata Sri Mulyani.
Selain itu, wilayah ibu kota baru diharapkan memiliki kemiskinan 0% atau bebas dari kemiskinan, PDB per kapita tinggi, dan rasio gini paling rendah di Indonesia pada tahun 2045.
Berdasarkan rencana pemerintah, pemindahan ASN akan dilakukan dalam horizon waktu lima tahun, mulai dari 2023-2027. Rencananya, ada sekitar 127,5 ribu ASN yang diboyong menempati ibu kota baru dalam periode waktu tersebut.
Pemindahan yang dimulai pada 2023 mencakup 25.500 orang, dengan besaran yang sama setiap tahunnya. Pemindahan dimulai setahun lebih awal dari pemindahan resmi 2024 agar saat presiden dan wapres resmi pindah. Setidaknya, akan ada 20% PNS yang sudah beroperasi saat itu.
"Pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap dengan menentukan kementerian atau lembaga yang akan dipindahkan lebih dahulu ke IKN," tulis dalam laman tersebut dikutip Selasa (18/1).
Kementerian atau lembaga yang pertama kali akan pindah adalah yang menjalankan layanan publik esensial. Pada tahap pertama yang berlangsung hingga 2024, kemudian tahap kedua setelah 2024 hingga 2029.
"Misalnya dalam konteks untuk tahap yang paling awal ini, jika kantor presiden maupun wakil presiden ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa Kementerian yang kita sebut Triumvirat baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian pertahanan," kata Velix dalam webinar bulan lalu.
Tiga Kementerian tersebut merupakan layanan publik yang paling minimum harus pindah lebih dulu. Namun, dia mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan beberapa kementerian dan lembaga lain yang dirasa perlu pindah untuk memberi dukungan kebijakan negara.
