Ekonom Peringatkan Risiko Bangun Ibu Kota Baru Gunakan Dana PEN

Abdul Azis Said
19 Januari 2022, 19:33
PEN, ibu kota baru, pindah ibu kota
Katadata
Ilustrasi. Pemerintah akan menggunakan anggaran PEN dalam klaster penguatan ekonomi untuk membangun ibu kota baru.

Pemerintah berencana menggunakan sebagian dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk membiayai pembangunan tahap awal ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, rencana ini dinilai memiliki sejumlah risiko, salah satunya menghambat upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN pada tahun ini sebesar Rp 455,62 triliun. Dari nilai tersebut, terdapat Rp 178,3 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi. Anggaran di pos belanja inilah yang sebagian akan digunakan untuk proyek ibu kota baru. Namun pemerintah belum merincikan berapa besaran anggarannya.

Advertisement

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperingatkan pembiayaan ibu kota baru lewat PEN akan memengaruhi postur alokasi anggaran PEN secara keseluruhan. Padahal, masih banyak program di pos belanja penguatan pemulihan ekonomi yang harus diprioritaskan.

"Ini akan mengurangi alokasi belanja yang lain, ini yang tidak tepat. Kalau itu diambil dari PEN ini berarti pemulihan ekonomi kita akan terhambat karena kurangnya intervensi fiskal yang semestinya dilakukan terhadap ekonomi pada saat pemulihan dari pandemi," kata Faisal kepada Katadata.co.id, Rabu (19/1).

Faisal meminta pemerintah menggunakan alokasi dana PEN untuk mendukung sektor usaha yang mendukung program padat karya. Hal ini karena program tersebut bukan hanya memberi penghasilan ke masyarakat tetapi juga meningkatkan produktivitas. 

"Dukungan ke program padat karya ini tidak hanya dikasih seperti BLT yang konsumtif, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang produktif bagi penerimanya, ini yang bisa menciptakan multiplier effect sehingga pemulihan lebih kuat dan berkelanjutan," kata dia.

Dia mengusulkan agar skema pembiayaan proyek ini tetap pada rencana awal, yakni mayoritas berasal dari pembiayaan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Mengutip laman resmi ikn.go.id, pemindahan ibu kota setidaknya membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Anggaran dari APBN hanya berkontribusi kurang dari 20% dari rencana tersebut.

Ia juga menilai kehadiran APBN dalam proyek ini pun seharusnya tidak melalui anggaran PEN, melainkan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) terkait. "Alasannya karena selain pemulihan ekonomi yang terhambat, ini masalah kepercayaan publik dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan negara," kata dia.

Senada dengan Faisal, Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai tidak sepantasnya pembiayaan ibu kota baru diselipkan ke dalam anggaran PEN. Alasannya karena rencana ini diusulkan di tengah masih banyak persoalan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam program PEN. 

Ia mengatakan, masih banyak masyarakat termasuk pelaku UMKM yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Selain itu,  dampak dari gelontoran anggaran PEN hingga kini belum signifikan mendorong perekonomian. 

"Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersial. Kalau tujuannya menyerap tenaga kerja, ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif," kata Bhima kepada Katadata.co.id.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement