Kemenkeu Kaji Opsi Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Lewat PMN BUMN
Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan turut dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Keuangan memastikan kehadiran negara untuk pembiayaan ibu kota baru akan fleksibel. Salah satunya melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pelibatan keuangan negara dapat dilakukan melalui belanja modal Kementerian dan Lembaga (K/L). Pembangunan ibu kota baru juga dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi dengan mendorong keikutsertaan BUMN.
"Untuk melakukan aktivitas pembangunan di sana, kita mungkin support dengan sejumlah modal atau pinjaman untuk mereka (BUMN)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam Rapat Dengan pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (25/1).
Isa menjelaskan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru pada tahun ini kemungkinan dialokasikan melalui anggaran K/L. Hal ini lantaran proyek IKN belum secara eksplisit dianggarkan tahun ini karena RUU Ibu Kota Negara baru diajukan setelah UU APBN diresmikan.
Kementerian Keuangan sebelumnya sempat mengusulkan pembiayaan dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Namun, rencana ini banyak menuai kritik sehingga batal dilakukan.
"Kami bersama-sama K/L akan mendorong refocusing di tempat mereka masing-masing, yang bisa relevan untuk IKN akan kita dorong ke sana untuk menjadi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara," kata Isa.
Isa menjelaskan kegiatan sejumlah K/L sebetulnya relevan untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Ia mencontohkan, Kementerian PUPR tengah mengerjakan Bendungan Sepaku-Semoi di Kalimantan Timur.
Meski tidak diidentifikasi sebagai proyek ibu kota baru, kehadiran bendungan ini dapat berkontribusi untuk kebutuhan layanan di sekitar daerah tersebut.
Adapun anggaran untuk pembangunan ibu kota baru akan diatur lebih detal dalam APBN mulai tahun depan. Kebutuhan anggarannya juga diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun ini.
"Kalau misal masih ada kekurangan anggaran, mungkin kami harus carikan dari cadangan dan sebagainya," kata Isa.
Kementerian Keuangan sebelumya sempat mengusulkan untuk memasukkan pembiayaan ibukota baru ke anggaran PEN 2021, terutama melalui pos belanja penguatan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) pekan lalu.
Kendati demikian, sejumlah kritikan bergulir termasuk dari DPR RI. Kemudian pada awal pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rencana tersebut batal. Dia mengatakan anggaran IKN tidak akan dimasukkan dalam program PEN.
Sri Mulyani juga sebelumnya juga sempat mengatakan, kalaupun tidak bisa dimasukkan dalam PEN, pembiayaan ibu kota baru masih memiliki opsi dibangun lewat anggaran di K/L terkait, terutama Kementerian PUPR. Hal ini terutama untuk mendukung pembangunan prioritas tahap awal yakni konektivitas baik darat maupun laut.
